SEMARANG — Pembentukan Forkomsanda menjadi jawaban atas meningkatnya risiko digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan infrastruktur pelayanan publik. Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam deklarasi forum tersebut.
Menurut Taj Yasin, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan. Jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi menjadi bagian yang sama pentingnya.
"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," kata Taj Yasin saat acara Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026.
Forkomsanda dirancang sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital. Ada lima agenda prioritas yang harus dijalankan forum ini.
Dua agenda pertama itu menjadi fondasi awal sebelum forum menjalankan tiga agenda prioritas lainnya. Taj Yasin menegaskan keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral.
Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah. Kemajuan teknologi menghadirkan risiko yang tidak bisa dianggap remeh.
Karena itu, Taj Yasin menilai dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Pembentukan forum ini disebut sebagai upaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa data yang dihimpun pemerintah untuk kepentingan pelayanan dikelola secara aman.
Penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber menjadi tiga pilar yang dijalankan melalui Forkomsanda. Struktur lintas sektor itu diharapkan mempersempit celah kebocoran data yang selama ini menjadi kekhawatiran warga pengguna layanan digital pemerintah.