TEMANGGUNG — Kolaborasi ini tidak sekadar berbagi aplikasi, melainkan membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Kepala Dinkominfo Kabupaten Temanggung, Gotri Wijianto, menegaskan bahwa urusan kehumasan dan informatika di seluruh Indonesia pada prinsipnya sama, sehingga sinergi menjadi kunci.
“Pada prinsipnya, urusan Kominfo di seluruh Indonesia itu sama. Karena urusannya sama, mengapa harus dibuat berbeda? Yang perlu diperkuat adalah integrasi dan sinergitas. Karena itu kerja sama seperti ini menjadi penting untuk dilakukan,” kata Gotri.
Empat Pilar Utama yang Jadi Fokus Kerja Sama
Gotri menjelaskan, MoU ini menyasar empat urusan utama yang dinilai oleh lembaga pusat. Pertama, Satu Data Indonesia yang dievaluasi Kementerian PANRB dan Bappenas. Kedua, SPBE yang juga dinilai Kementerian PANRB. Ketiga, Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID yang dinilai Komisi Informasi Provinsi. Keempat, program Smart City yang dievaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Digitalisasi itu bukan tujuan, tapi alat. Tujuannya tetap pelayanan ke masyarakat jadi lebih cepat, transparan, dan nggak ribet,” ujar Gotri.
Indeks SPBE Jateng di Atas Rata-Rata Nasional, Target Dinaikkan
Data terbaru menunjukkan indeks SPBE nasional 2024 berada di angka 3,59 dari skala 5,00 atau kategori “Baik”. Sementara itu, rata-rata Provinsi Jawa Tengah sedikit lebih tinggi, yakni 3,72. Melalui kerja sama ini, kedua kabupaten berharap bisa mendongkrak nilai masing-masing.
Target lainnya adalah integrasi data sektoral agar kebijakan pemerintah berbasis data, bukan asumsi. Per 2025, baru 62 persen kabupaten/kota di Jateng yang indeks kematangan Satu Datanya masuk kategori “Baik” menurut Bappenas.
Dasar Legal untuk Saling Dukung Layanan Digital
Secara administratif, MoU ini menjadi dasar legal bagi kedua daerah untuk saling mendukung pengembangan sistem dan layanan digital. Dengan adanya standar dan arah yang sama, proses birokrasi diharapkan lebih efisien dan transparan.
“Kerja sama ini penting karena membangun tata kelola pemerintahan digital yang memiliki standar dan arah yang sama,” tambah Gotri.
Penandatanganan ini menegaskan komitmen Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang terhubung, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (muz)
