WONOGIRI — Kepastian itu datang setelah puluhan ribu guru honorer sempat menunggu tanpa kejelasan. Perpanjangan masa kerja ditujukan bagi guru non-ASN yang sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengajar di sekolah negeri. Di luar lingkup itu, sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama juga masuk dalam kebijakan serupa.
Keputusan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Rapat digelar untuk menindaklanjuti aspirasi soal kepastian status tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu yang selama ini disampaikan ke DPR RI.
Prasetyo menegaskan perpanjangan masa kerja bukan jalan pintas menuju status pegawai tetap. Guru honorer yang perjanjian kerjanya berakhir Desember 2026 tetap harus melalui mekanisme seleksi jika ingin beralih status.
"Bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026, pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan masa kerja," ujar Prasetyo.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu sebagai tindak lanjut pembahasan bersama pemerintah dan kementerian terkait. Tujuannya mencari penyelesaian atas persoalan status pegawai di berbagai sektor, bukan hanya guru.
Pemerintah juga memutuskan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan mencakup guru dan tenaga kependidikan, petugas pemadam kebakaran, tenaga kesehatan dan medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
"Setelah beberapa kali kita melakukan pembahasan, maka hari ini kita memutuskan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu," ujar Prasetyo.
PPPK yang beralih ke status penuh waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027. Kesempatan itu tetap terikat mekanisme seleksi dan persyaratan yang berlaku, sehingga status PPPK Penuh Waktu tidak otomatis berarti PNS.
Pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS 2026 untuk mengisi kebutuhan ASN. Pengadaan pegawai baru itu menyasar posisi yang ditinggalkan pegawai memasuki masa pensiun, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Pengumuman dan tahapan seleksi direncanakan mulai berjalan November 2026.
Seluruh keputusan hasil koordinasi pemerintah dan DPR RI akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Jeda waktu itu memberi ruang bagi kementerian dan lembaga menyiapkan administrasi serta payung hukumnya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyambut baik perpanjangan masa kerja guru non-ASN. Menurutnya, keberlanjutan penugasan guru menentukan kelancaran kegiatan belajar di sekolah.
"Kami berharap keputusan ini dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Guru memiliki peran penting dalam memastikan pembelajaran bagi murid terus berlangsung. Karena itu, keberlanjutan penugasan guru menjadi perhatian bersama," ujar Nunuk.
Bagi guru honorer di daerah, kepastian masa kerja setidaknya menunda kekhawatiran kehilangan penugasan pada Desember 2026. Namun status kepegawaian tetap bergantung pada seleksi yang jadwal dan kuotanya belum dirinci dalam pengumuman kali ini.