KENDAL — Peninjauan dilakukan bersama jajaran Bulog untuk melihat langsung kondisi stok beras yang akan disalurkan ke masyarakat. Bupati yang akrab disapa Tika itu menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas beras dalam kondisi baik karena berasal dari panen tahun 2026.
Beras yang dicek di gudang Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, dan Mangkang Kota Semarang itu disiapkan untuk bantuan pangan tiga bulan terakhir tahun ini. Pemeriksaan menyasar kesesuaian kualitas sebelum beras bergerak ke titik distribusi.
Hasil Pengecekan: Beras Panen 2026 Dinilai Layak
Menurut Bupati, pengecekan bersama Bulog memastikan beras yang akan diterima warga tidak bermasalah dari sisi kualitas. Beras yang disalurkan merupakan hasil panen tahun 2026.
"Hari ini kita melakukan kunjungan ke Bulog Sumberejo dan Mangkang Kota Semarang untuk memastikan beras yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat untuk bulan Oktober, November, Desember ini berasnya layak. Tadi sudah kita cek bersama-sama berasnya bagus, karena beras yang disalurkan ini hasil panen 2026," ujarnya.
117.259 KPM di Kendal, Naik 1.675 Penerima
Bantuan pangan periode Oktober hingga Desember 2026 di Kendal menyasar 117.259 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu meningkat 1.675 penerima dibanding periode Juli hingga September yang tercatat 115.584 KPM.
Setiap keluarga mendapat 10 kilogram beras per bulan. Selama tiga bulan, total bantuan yang diterima masing-masing keluarga mencapai 30 kilogram.
Warga Diminta Lapor lewat Kepala Desa jika Beras Kurang Bagus
Pemkab Kendal tetap mengawasi distribusi meski hasil pengecekan menunjukkan kondisi baik. Masyarakat diminta segera melapor bila menemukan beras bantuan yang kualitasnya tidak sesuai.
Laporan disampaikan melalui kepala desa masing-masing. Bulog akan menindaklanjuti dengan mengganti beras yang dinilai kurang baik.
"Mudah-mudahan ini nanti memberikan kepuasan bagi para penerima manfaat. Nanti apabila ada mungkin yang kurang bagus, kami memastikan dari pihak kepala desa bisa melaporkan kepada kami, nanti akan diganti dari pihak Bulog," tegasnya.
Dengan skema pelaporan berjenjang itu, penggantian beras tidak perlu menunggu laporan warga sampai ke tingkat kabupaten. Kepala desa menjadi titik pertama yang meneruskan temuan ke Bulog.