SRAGEN — Sekretaris Daerah Sragen Hargiyanto menyebut setidaknya lima posisi akan ditinggal pejabatnya dalam setahun ke depan. Kepala Dukcapil pensiun pada Februari, disusul Kepala Dinsos pada Juli, lalu dua asisten setda pada Agustus.
Selain itu, kursi Kepala BPBD juga akan kosong karena lembaga itu naik kelas menjadi eselon II. "BPBD juga nanti kosong karena naik menjadi eselon II, jadi kepala badan," kata Hargiyanto, Rabu (18/11/2026).
Status baru BPBD Sragen berjalan lewat Rancangan Peraturan Daerah SOTK yang kini dibahas bersama DPRD. Hargiyanto memperkirakan proses legislasi itu rampung pada akhir Desember.
Mekanisme pengisian jabatan kepala badan nantinya mengacu pada sistem manajemen talenta yang diserahkan kepada kebijakan Bupati. Seleksi JPTP tahun depan akan mengikuti jalur yang sama.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen R. Triyono Putro menjelaskan, perubahan status mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Mulai Januari, BPBD resmi menjadi perangkat daerah mandiri dengan tipe A.
"Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, Januari nanti BPBD sudah naik kelas menjadi tipe A dan berdiri sebagai badan sendiri," kata Triyono.
Posisi Kepala BPBD akan dijabat pejabat eselon II secara penuh, tidak lagi ex-officio seperti yang selama ini dipegang Sekretaris Daerah. "Jadi tidak ex-officio, pas sendiri mandiri sebagai kepala badan," ujarnya.
Seiring status baru, BPBD Sragen mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih spesifik. Salah satunya mobil pemadam kebakaran khusus hutan dan lahan.
Triyono menilai armada itu krusial karena penanganan kebakaran hutan berbeda dengan kebakaran permukiman yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran. Satu unit kendaraan khusus karhutla beserta perlengkapannya diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp800 juta.
Pengadaan armada itu menunggu kepastian struktur baru dan ketersediaan anggaran di APBD Sragen. Pemkab belum memerinci kapan pengadaan akan direalisasikan.