JAWA TENGAH — Bank Indonesia melaporkan perbaikan struktur eksternal tersebut dalam publikasi PII triwulan II 2026. Penurunan kewajiban neto mencerminkan dua arah pergerakan sekaligus: beban kewajiban yang menyusut dan aset luar negeri yang bertambah.
Posisi KFLN tercatat turun 1,9% secara kuartalan (qtq) menjadi USD769,0 miliar. Aliran masuk investasi langsung dan portofolio sebenarnya masih surplus, namun nilai instrumen keuangan domestik tertekan faktor revaluasi harga.
Penguatan Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah, turut memperbesar tekanan tersebut. Efek revaluasi inilah yang membuat posisi kewajiban tampak lebih kecil secara nominal meski arus masuk modal tetap positif.
Di sisi aset, posisi AFLN naik 1,9% qtq menjadi USD571,5 miliar. Pertumbuhan didorong transaksi pada komponen aset investasi lainnya, investasi langsung, dan portofolio di luar negeri.
Kenaikan AFLN memperkuat posisi Indonesia sebagai kreditur neto terhadap dunia. Kombinasi KFLN yang menyusut dan AFLN yang tumbuh inilah yang menekan kewajiban neto PII ke level USD197,4 miliar.
Ketahanan eksternal makin kokoh dengan turunnya rasio PII terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 13,3%. Angka ini membaik dari triwulan sebelumnya yang berada di level 15,2%.
Rasio yang lebih rendah menandakan beban kewajiban luar negeri relatif lebih kecil dibanding ukuran ekonomi nasional. Bagi pelaku pasar, ini sinyal bahwa risiko eksternal Indonesia tidak membesar meski gejolak global berlanjut.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menilai struktur kewajiban PII Indonesia saat ini dalam kondisi sehat karena didominasi instrumen jangka panjang, terutama dalam bentuk investasi langsung.
"Struktur kewajiban PII Indonesia saat ini dalam kondisi sehat karena didominasi oleh instrumen jangka panjang, terutama dalam bentuk investasi langsung," ujar Ramdan.
Dominasi investasi langsung membuat profil jatuh tempo kewajiban lebih tahan terhadap gejolak pasar keuangan jangka pendek.
Bank Indonesia akan terus memitigasi potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. Upaya itu ditempuh melalui penguatan sinergi bauran kebijakan bersama pemerintah.
Langkah tersebut difokuskan untuk mencermati dinamika perekonomian global yang fluktuatif. Tujuannya memastikan stabilitas dan ketahanan sektor eksternal nasional tetap terjaga.