SOLO — KGPH Puger menekankan pentingnya sinergi antara internal Keraton Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan benda cagar budaya. Langkah ini dinilai lebih mendesak dibandingkan terus berkutat pada konflik suksesi yang belum menemui titik terang dan berisiko mengabaikan kondisi fisik bangunan bersejarah.
Menurutnya, perangkat birokrasi yang sudah berjalan di dalam keraton harus diberdayakan secara maksimal. Hal ini mencakup pengelola museum, tim perawat pusaka, hingga sektor pariwisata yang selama ini menjadi wajah keraton di mata publik dan wisatawan mancanegara.
Gusti Puger menyarankan agar birokrasi keraton yang sudah ada dioptimalkan sebagai mitra kerja pemerintah. Pola kemitraan ini bertujuan agar proses pengerjaan teknis di lapangan, terutama terkait pemugaran dan perawatan bangunan, tetap selaras dengan pakem adat yang berlaku.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memangkas hambatan administratif yang sering muncul saat pemerintah hendak menyalurkan bantuan perbaikan. Dengan posisi sebagai mitra kerja resmi, pengelola internal keraton memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan setiap pengerjaan tetap menjaga nilai historis.
"Singkirkan dulu masalah suksesi, fokus selamatkan warisan budaya," tegas Gusti Puger. Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fisik bangunan dan koleksi sejarah keraton memerlukan perhatian segera sebelum mengalami kerusakan yang lebih parah akibat ontran-ontran yang berkepanjangan.
Optimalisasi birokrasi ini mencakup koordinasi intensif antara pengelola aset dengan instansi terkait, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Surakarta. Fokus utama diarahkan pada tiga sektor krusial yang menjadi fondasi pelestarian keraton.
Upaya ini diharapkan mampu meredam ketegangan internal sekaligus memastikan dana hibah atau anggaran revitalisasi dapat terserap secara tepat sasaran. Fokus pada pelestarian budaya dianggap sebagai jalan tengah untuk menjaga muruah keraton sebagai pusat peradaban Jawa.