SEMARANG — Angka itu diraih dari rangkaian one on one meeting yang mempertemukan 21 proyek potensial dengan calon investor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Sakina Rosellasari menyebutkan, proyek-proyek yang ditawarkan mencakup lima sektor utama.
“Tentunya ini menjadi tugas dari DPMPTSP untuk mengawal. Kepeminatan yang kemudian sudah tanda tangan letter of intent ini kita kawal untuk betul-betul menjadi realisasi investasi,” kata Sakina di sela mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi dalam acara Gala Dinner Rapat Kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Senin (11/5/2026).
Dari total 21 proyek, 17 di antaranya merupakan proyek sektoral yang mencakup renewable energy, pertanian dan hilirisasi pangan, pariwisata, hingga pertambangan. Empat sisanya adalah kawasan industri utama: Kendal Special Economic Zone, Industropolis Batang Special Economic Zone, Wijayakusuma Industrial Park, dan Jatengland Industrial Park Sayung.
Antusiasme calon investor terbilang tinggi di semua lini. Sakina merinci, investor dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) paling tertarik pada industri manufaktur, biomassa, geothermal, industri garam, serta mocaf dan hilirisasi produk pertanian. Sementara investor asing (PMA) yang tercatat berasal dari Thailand, China, dan India juga menunjukkan minat serupa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, forum seperti CJIBF menjadi krusial untuk menggenjot investasi. Sektor ini, menurutnya, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2026 mencapai 5,89%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,61%.
“Artinya, untuk meningkatkan ekonomi di wilayah kita perlu adanya forum-forum seperti ini,” jelas Luthfi.
Pada 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah tercatat Rp110 triliun. Untuk tahun ini, target yang dibidik lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi telah menyiapkan sekitar 12 kawasan industri dan ekonomi khusus baru untuk mendukung target tersebut.
Sakina mengingatkan, penandatanganan LOI baru merupakan komitmen awal. Proses menuju realisasi investasi membutuhkan waktu, biasanya satu hingga dua tahun, tergantung pada negara asal investor yang perlu melakukan kajian mendalam. “Kepeminatan itu kami kawal terus,” ujarnya.