SEMARANG — Angka 73 persen realisasi Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah disebut belum cukup. Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh mendorong pemerintah daerah untuk menggeser fokus dari kuantitas ke kualitas pengelolaan.
"Pengembangan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah juga harus menjaga kualitas pengelolaan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Saleh di Semarang, Senin.
Menurut Saleh, setiap desa di Jawa Tengah memiliki potensi unggulan yang berbeda — mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hingga kerajinan tangan dan produk olahan UMKM. Koperasi Merah Putih, lanjut dia, harus bisa menjadi wadah yang menyerap dan memasarkan produk-produk tersebut.
Ia menilai koperasi tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga usaha biasa. Fungsi utamanya justru sebagai penggerak ekonomi desa dengan memberdayakan potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
Saleh mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi. Mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran produk, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
"Koperasi perlu dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan bersaing di tengah dinamika ekonomi saat ini," ujarnya.
Tanpa pendampingan yang ketat, koperasi desa rawan mandek atau bahkan gagal bersaing dengan ritel modern dan tengkulak yang sudah mapan di tingkat desa.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu juga berharap Koperasi Merah Putih bisa menjadi jembatan pemasaran bagi produk lokal. Dengan begitu, pelaku UMKM desa tidak lagi kesulitan mengakses pasar yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya mencatat sebanyak 6.271 Koperasi Merah Putih telah beroperasi. Angka tersebut setara 73 persen dari total target yang direncanakan. Saleh meminta agar pengelolaan koperasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan desa masing-masing agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.