PATI — Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan dihadiri Plt Bupati Risma Ardhi Chandra itu menjadi forum evaluasi kritis atas realisasi anggaran 2025. Sejumlah temuan BPK yang menghasilkan opini WDP menjadi sorotan utama dari setiap fraksi.
Ali Badrudin menjelaskan, pandangan dari masing-masing fraksi yang disampaikan secara kolektif oleh Adam Maulana sangat penting sebagai bahan perbaikan. "Agenda siang hari ini adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2025. Tadi masing-masing fraksi menyampaikan secara kolektif oleh saudara Adam Maulana, yang mana Kabupaten Pati memperoleh kategorinya Wajar Dengan Pengecualian," kata Ali.
Menurutnya, seluruh masukan dari fraksi diharapkan bisa menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah. Tujuannya agar temuan serupa tidak terulang dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Risma Ardhi Chandra menyatakan komitmennya untuk membenahi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ia optimistis bahwa status opini yang semula WDP bisa ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan berikutnya.
"Melalui pembahasan ini, DPRD Pati bersama Pemkab Pati berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab demi kemajuan daerah," imbuh Ali Badrudin menegaskan sinergi kedua lembaga.
Opini WDP dari BPK menandakan bahwa secara umum laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar, namun terdapat beberapa pengecualian yang signifikan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau kelemahan pengendalian internal. Pertimbangan dari DPRD ini juga penting sebagai bentuk sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pati demi kemaslahatan seluruh masyarakat.
Proses persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD ini menjadi langkah formal yang mengikat pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan BPK. Perbaikan tata kelola anggaran diharapkan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik di Pati.