SEMARANG — Puluhan ribu kepala keluarga di Jawa Tengah mulai merasakan dampak puncak kemarau tahun ini. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 30.378 KK di 15 kabupaten kehilangan akses air bersih sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026.
Daerah terdampak meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang. Untuk merespons kondisi ini, Pemprov Jateng mengerahkan 660 tangki dan menyalurkan total 3,2 juta liter air bersih.
Tidak hanya 15 kabupaten yang menerima bantuan, sebanyak 16 kabupaten/kota di Jateng telah menetapkan status siaga kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Kabupaten Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.
Status siaga ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan posko dan mempercepat distribusi air ke titik-titik rawan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemetaan wilayah kekeringan sudah rampung dikerjakan oleh masing-masing bupati dan wali kota.
"Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan," kata Luthfi seusai menghadiri Tasyakuran HUT ke-27 PP Polri Cabang Batang, Sabtu (11/7/2026).
Penanganan kekeringan tidak hanya bersifat jangka pendek. Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Surat edaran itu menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan.
Selain BPBD, sejumlah pihak dilibatkan dalam penanganan ini, termasuk BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah menyiapkan pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, peningkatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara bijak.
"Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya," ujar Luthfi.
Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih selama masa kritis ini.