JAWA TENGAH — Data resmi Pertamina per 27 Juli 2026 menunjukkan Pertalite masih dijual Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp 6.800, dan Pertamax Rp 16.250. Shell dan BP juga mempertahankan harga jual, dengan Shell bahkan kembali menjual V-Power Diesel setelah sempat mengalami kelangkaan stok awal tahun. Stabilitas ini terjadi saat harga minyak Brent bergerak fluktuatif—melonjak 3,38 persen pada 22 Juli lalu, turun ke kisaran 85 dolar AS, dan terakhir tercatat di 91,78 dolar AS per barel.
Setiap kenaikan harga minyak global yang tidak direspons dengan penyesuaian harga eceran langsung menambah beban subsidi yang harus ditanggung APBN. Keseimbangan primer yang sudah negatif Rp 95,8 triliun mengindikasikan pemerintah harus menerbitkan utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama. Belanja negara mencapai Rp 815 triliun, jauh melampaui pendapatan Rp 574,9 triliun.
Pelemahan rupiah ke level 17.990 per dolar AS—area terlemah dalam satu tahun terakhir—semakin memperberat biaya impor minyak mentah dan produk kilang dalam denominasi rupiah. Jika defisit melebar lebih lanjut, ruang untuk program padat karya dan bantuan sosial ikut menyempit, menekan konsumsi masyarakat kelas bawah.
Di sisi hulu, pasokan minyak dunia terganggu oleh beberapa faktor serentak. Konflik AS-Iran menyebabkan kurang dari 10 kapal komoditas melintas di Selat Hormuz dan Laut Merah per akhir pekan. Serangan Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi di Laut Merah mengurangi lalu lintas kapal tanker, sementara serangan Ukraina ke kilang minyak Rusia di Slavyansk-na-Kubani dan Yaroslavl mengganggu pasokan produk ekspor. Ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran menambah risiko gangguan permanen pasokan.
Bagi pelaku bisnis, ketidakpastian arah kebijakan subsidi ini menjadi risiko operasional. Perusahaan transportasi dan logistik mungkin menikmati biaya operasional tetap dalam jangka pendek, tetapi produsen yang bergantung pada impor bahan baku tetap tertekan oleh pelemahan rupiah. Emiten hulu migas yang terafiliasi dengan Pertamina justru bisa mendapat margin lebih baik jika selisih antara harga internasional dan harga jual dalam negeri melebar, meskipun kompensasi dari pemerintah belum tentu dibayarkan tepat waktu.
Tekanan fiskal dari subsidi BBM yang membengkak dapat memaksa pemerintah memotong belanja modal dan infrastruktur di semester II 2026. Emiten konstruksi BUMN seperti WSKT, PTPP, dan ADHI yang proyeknya bergantung pada APBN menjadi pihak yang paling berpotensi dirugikan. Sektor transportasi dan logistik mendapat kelegaan sementara karena biaya BBM tetap, tetapi risiko masih besar jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM secara tiba-tiba—terutama bagi perusahaan dengan margin tipis seperti operator bus, angkutan barang, dan taksi online.