JAWA TENGAH — Badan Urusan Logistik (Bulog) resmi mengumumkan penyerapan beras domestik mencapai 3,5 juta ton dari petani lokal sepanjang tahun lalu. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang dibebankan pemerintah dalam program pengadaan dalam negeri.
"Kami berkomitmen menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Ini bentuk nyata peran Bulog sebagai buffer stock operator," ujar Wahyu dalam keterangan resmi, Senin (13/1).
Dengan tambahan pasokan tersebut, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog kini mencapai 2,1 juta ton. Jumlah itu setara dengan kebutuhan konsumsi nasional selama 2,5 bulan, jauh di atas standar minimum 1,5 bulan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengapresiasi kinerja Bulog. Menurutnya, penyerapan besar ini membantu menekan fluktuasi harga gabah kering panen (GKP) di level petani yang kerap anjlok saat panen raya.
Sepanjang 2024, Bulog membeli gabah petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen. Realisasi ini membuat harga di tingkat petani relatif stabil di kisaran Rp 6.200–6.500 per kg, tidak jatuh di bawah biaya produksi.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yogyakarta, Sukirman, mengatakan kebijakan serapan Bulog sangat membantu petani di musim panen raya Januari-Maret. "Kami berharap pola ini berlanjut tahun ini, karena petani butuh kepastian pasar," katanya.
Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan Bulog menyerap 3,7 juta ton beras petani. Direktur Pengadaan Bulog, Tri Wahyudi Saleh, menyatakan kesiapan memperluas jangkauan ke daerah-daerah sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Kami akan tambah titik pengadaan di tingkat kecamatan dan perbaiki sistem logistik agar serapan lebih efisien," ujar Tri. Langkah ini sekaligus mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena El Niño yang diperkirakan masih berlangsung hingga kuartal I-2025.
Dengan stok CBP yang tebal, Bulog juga diminta pemerintah menyiapkan skema distribusi beras untuk program bantuan pangan (BPNT) dan stabilisasi pasokan saat harga beras di pasar ritel melonjak. Realisasi serapan 3,5 juta ton tahun lalu menjadi modal utama menjaga inflasi pangan tetap terkendali di tahun politik 2024.