SEMARANG — Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Jateng, Mercy Corps Indonesia, serta delapan pemkab/pemkot digelar di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (5/8/2026). Delapan daerah yang terlibat meliputi Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Semarang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan secara parsial karena aliran sungai melintasi banyak wilayah administratif. Kerusakan di hulu akan berdampak langsung pada ketersediaan air baku dan irigasi di hilir.
"Kondisi-kondisi DAS kita itu juga banyak yang rusak sehingga butuh kita jaga bersama dan butuh kepedulian," ujarnya usai penandatanganan kerja sama, Rabu (5/8/2026).
Sumarno menjelaskan, persoalan kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah daerah berkaitan erat dengan fungsi DAS sebagai kawasan penyimpan cadangan air. Ketika tutupan lahan di hulu rusak, resapan air berkurang dan sungai cepat kering di musim kemarau.
"Sebenarnya semua berhubungan dengan DAS. DAS menjadi bagian dari sumber air baku. Karena itu masyarakat harus peduli untuk menjaga air, sebab ketika air tidak ada, baru terasa betapa vitalnya kebutuhan tersebut," jelasnya.
Menurutnya, edukasi menjadi langkah mendasar agar masyarakat ikut berperan menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa kesadaran warga, upaya pemulihan fisik DAS tidak akan berkelanjutan.
"Yang lebih penting adalah edukasi kepada masyarakat. Bagaimana menjaga, bagaimana peduli, bagaimana arti penting dari daerah aliran sungai," katanya.
Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menyebut, perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang dihadapi masyarakat setiap hari. Menurunnya kualitas tata air sudah terasa dampaknya di berbagai sektor.
"Perubahan iklim global dan penurunan tata air merupakan kenyataan sehari-hari, bukan ancaman masa depan, tetapi ancaman hari ini," ujarnya.
Mercy Corps telah menjalankan program ketahanan iklim di Jawa Tengah selama enam hingga tujuh tahun terakhir, terutama di wilayah Pekalongan dan Semarang. Melalui kerja sama terbaru, cakupan program diperluas dengan pendekatan bentang alam yang menghubungkan DAS Tuntang dan DAS Babon dari hulu hingga hilir.
Program ini tidak hanya berhenti pada upaya fisik, tetapi juga mendorong pemanfaatan data ilmiah dalam penyusunan kebijakan daerah. Strategi ketahanan iklim akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah masing-masing.
Kelompok rentan seperti petani, nelayan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pelaksanaan program. Mereka dinilai paling terdampak ketika terjadi gagal panen, banjir, atau kekeringan akibat perubahan iklim.
Sementara itu, pengelolaan DAS lain di Jawa Tengah yang belum masuk dalam kerja sama tahap awal tetap dilakukan melalui sinergi dengan kementerian terkait. Pemprov Jateng berharap kolaborasi ini bisa menjadi model pengelolaan DAS terpadu yang bisa direplikasi di daerah lain.