JAWA TENGAH — Gubernur California Gavin Newsom meneken serangkaian undang-undang baru yang melarang perusahaan mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan disiplin hanya berdasarkan sistem AI. Aturan ini juga melarang pengawasan lewat alat AI di toilet karyawan serta mewajibkan transparansi jika PHK massal dipicu sistem otomatis. California menjadi salah satu negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberi hak hukum bagi pekerja soal penerapan AI di tempat kerja.
Paket regulasi tersebut terdiri dari beberapa rancangan undang-undang yang disahkan bersamaan. Isinya menyasar perusahaan yang memakai AI untuk memulai pemutusan kontrak kerja atau memantau aktivitas karyawan, bukan larangan memakai teknologi itu untuk menggantikan pekerjaan tertentu.
Newsom menyebut langkah ini sebagai upaya menempatkan manusia di pusat perubahan dunia kerja. Ia juga menyinggung pernyataan pemerintahan Trump yang menilai industri AI bisa mengatur dirinya sendiri.
"AI seharusnya memperluas peluang, bukan mengorbankan pekerja dan keluarga," kata Newsom dalam pernyataannya. "Saat teknologi ini mengubah tempat kerja, California menempatkan manusia di pusatnya."
Newsom menyebut pernyataan itu sebagai omong kosong dan menegaskan negara bagian harus bergerak lebih jauh ketika pemerintah federal tidak memimpin. Pernyataan ini memperkuat posisinya sebagai salah satu gubernur paling vokal soal pengawasan AI di Amerika Serikat.
Aturan Baru yang Wajib Dipatuhi Perusahaan
Ada empat pokok kewajiban yang muncul dari paket undang-undang tersebut. Pertama, perusahaan dilarang bersandar sepenuhnya pada AI saat menjatuhkan sanksi disiplin atau memutus hubungan kerja.
Kedua, perusahaan wajib memberikan transparansi jika PHK massal, relokasi, atau pemutusan kontrak dipicu oleh sistem AI. Ketiga, alat pengawasan berbasis AI dilarang dipasang di toilet tempat kerja. Keempat, pengacara tidak boleh menyerahkan seluruh pekerjaan hukum inti, termasuk penyusunan brief, kepada AI.
Aturan soal toilet menutup celah yang sering dipakai perusahaan untuk memantau produktivitas karyawan secara berlebihan. Sementara larangan untuk pengacara menyasar risiko kesalahan substansi jika dokumen hukum disusun mesin tanpa supervisi manusia.
Latar Belakang: Keluhan Karyawan Meta dan Data Manajer
Regulasi California disebut sebagian terdorong oleh keluhan karyawan Meta. Mereka menuding perusahaan memakai alat AI yang bias karena "secara tidak proporsional memilih" karyawan yang mengambil cuti medis sebagai kandidat PHK.
Data dari situs sumber daya manusia HR Dive mencatat satu dari empat manajer memakai AI untuk membantu menentukan karyawan yang akan dipangkas, dengan frekuensi "sering atau sepanjang waktu". Angka itu menunjukkan AI sudah jadi bagian dari proses pengambilan keputusan di banyak perusahaan sebelum ada payung hukumnya.
Newsom Perintahkan Istilah "Artificial Intelligence" Tetap Dipakai
Newsom juga menandatangani perintah yang mewajibkan instansi negara bagian terus memakai istilah "artificial intelligence" alih-alih "super intelligence". Perintah ini merespons instruksi Trump yang mewajibkan sebagian pegawai federal memakai istilah berbeda.
Langkah tersebut menegaskan posisi California sebagai pengatur AI paling agresif di level negara bagian. Newsom menyamakan teknologi AI dengan industri penerbangan dari sisi potensi bahaya bagi publik, sehingga butuh pengawasan ketat.
Dampak bagi Perusahaan dan Pekerja di California
Perusahaan yang beroperasi di California kini harus mendokumentasikan peran AI dalam setiap keputusan ketenagakerjaan. Jika terbukti mengandalkan AI secara penuh untuk PHK, perusahaan berisiko menghadapi sengketa hukum dengan karyawan.
Bagi pekerja, aturan ini memberi dasar hukum untuk mempertanyakan keputusan yang dinilai diambil mesin tanpa pertimbangan manusia. Regulasi ini belum tentu diikuti negara bagian lain, sehingga penerapannya masih terbatas di California.
Kebijakan California ini menjadi rujukan awal bagi negara bagian lain yang tengah menyusun aturan serupa soal AI di tempat kerja.
