SOLO — Komite IV DPD RI menargetkan rekomendasi dari FGD di Solo Raya ini bisa menjadi bahan sinkronisasi antara kebijakan APBN, Transfer ke Daerah, dan APBD. Tujuannya, memperkuat pembiayaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Komite 4 ingin memastikan kebijakan fiskal nasional ini dapat merespon kepentingan, kebutuhan, dan keinginan daerah yang semakin membesar,” ujar Nawardi yang juga anggota DPD RI dari Jawa Timur dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Nawardi menjelaskan, seluruh masukan yang terkumpul dari para pakar dan pemangku kepentingan di Solo ini nantinya akan dirumuskan menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen itu akan menjadi pertimbangan resmi DPD RI sebelum RUU APBN 2027 disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa.
Dekan FEB UNS, Prof. Bhimo Rizky Samudro, menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam proses legislasi anggaran. Ia berharap masukan dari akademisi dapat memperkaya pertimbangan DPD RI dan bermanfaat bagi pemerataan pembangunan, khususnya di Jawa Tengah dan Solo Raya.
Sekretaris UNS, Prof. Agus Riwanto, menambahkan bahwa sinergi antara kampus dan legislatif harus terus dijaga. Hal ini penting agar postur APBN benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah, bukan hanya mengakomodasi kebutuhan pemerintah pusat.
FGD yang berlangsung di lingkungan kampus UNS ini turut menghadirkan sejumlah pembicara kunci. Mereka antara lain Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto, pakar ekonomi ISEI Sunarsip, serta akademisi UNS Yogi Pasca Pratama dan Lukman Hakim.
Kehadiran Kepala Bappeda Jateng dalam forum ini dinilai strategis. Pasalnya, sinkronisasi data antara perencanaan pembangunan provinsi dengan kebijakan fiskal nasional menjadi kunci agar program-program prioritas di daerah tidak tumpang tindih dengan anggaran pusat.