JAWA TENGAH — Konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur ternyata berimbas langsung pada anggaran rumah tangga negara. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengungkapkan gangguan rantai pasok energi global telah menaikkan biaya produksi energi nasional, yang pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sisi subsidi dan kompensasi.
Dalam acara EBTKE ConEx ke-12 di Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026), Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan tambahan anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 300 triliun jika lonjakan harga energi dunia tidak segera diantisipasi. Angka ini di luar pagu subsidi dan kompensasi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2026, yakni sebesar Rp 381,3 triliun.
Perang antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah, serta konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, disebut Yuliot sebagai pemicu utama kenaikan biaya produksi energi. Kondisi ini langsung mempengaruhi alokasi subsidi untuk tiga sektor utama: bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.
"Kalau bagi Indonesia sendiri, dengan meningkatnya harga energi ini dampaknya itu adalah terhadap pembiayaan melalui alokasi untuk subsidi dan juga ini ada kompensasi yang disiapkan oleh negara," ujar Yuliot.
Data menunjukkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi hingga semester I-2026 telah mencapai Rp 233 triliun. Artinya, hampir dua pertiga pagu anggaran tahun ini sudah terpakai dalam enam bulan pertama, menyisakan ruang yang semakin tipis untuk belanja energi di paruh kedua tahun.
Subsidi energi menyasar tiga kelompok utama masyarakat. Pertama, pengguna listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tergolong rumah tangga miskin atau rentan. Kedua, konsumen LPG 3 kilogram yang penyalurannya dilakukan melalui pangkalan resmi dengan syarat pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketiga, pengguna BBM jenis solar dan Pertalite yang selama ini disubsidi pemerintah.
Perlu ditegaskan, hingga artikel ini ditulis, pemerintah belum mengumumkan perubahan mekanisme penyaluran ataupun perubahan kriteria penerima sebagai respons atas potensi pembengkakan anggaran tersebut. Masyarakat yang selama ini telah menerima manfaat subsidi diharapkan tetap dapat mengaksesnya seperti biasa.
Yuliot menegaskan bahwa lonjakan anggaran ini menjadi alasan kuat pemerintah mempercepat transisi energi. Target swasembada energi dikejar melalui peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari penggenjotan bahan bakar nabati hingga pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang bersumber dari energi surya dan panas bumi.
"Kalau tidak kita antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, konsekuensinya ada peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp 400 triliun, itu bisa meningkat sekitar Rp 300 triliun," jelasnya lebih lanjut.
Bagi masyarakat, langkah pemerintah ini tidak berdampak langsung dalam waktu dekat. Namun, percepatan EBT diharapkan mampu menahan laju kenaikan anggaran subsidi di masa mendatang, sehingga ruang fiskal untuk program bantuan sosial lainnya tetap terjaga.
Pemerintah berjanji akan terus memantau perkembangan harga energi internasional dan melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan. Setiap perubahan yang mempengaruhi penyaluran bantuan kepada masyarakat akan dikomunikasikan melalui saluran resmi kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat diimbau memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.