JAWA TENGAH — Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyatakan persoalan antrean butuh pengawasan harian dan respons cepat di lapangan.
"Masalah antrean BBM ini butuh pengawasan harian yang ketat dan respons cepat di lapangan. Supaya koordinasi berjalan solid, saya tunjuk langsung Pak Wakil Bupati sebagai Ketua Satgas Gabungan," ujarnya.
Satgas melibatkan unsur pemerintah daerah dan penegak hukum agar punya kewenangan serta daya jangkau di lapangan. Wakil Bupati Khairil Anwar duduk sebagai ketua.
Anggotanya mencakup perangkat daerah terkait di Pemkab Beltim, Kepolisian, TNI, Pertamina, dan Satpol PP. Setiap instansi menjalankan peran sesuai tupoksinya, dari pengawasan, penindakan, hingga edukasi ke masyarakat.
Selama masa tugas, satgas mengawal empat hal utama yang berkaitan langsung dengan distribusi BBM bersubsidi.
Pembentukan satgas juga merespons keluhan operator SPBU. Hatika, pengelola SPBU di Beltim, mengungkapkan dilema yang dihadapi petugas di lapangan.
"Kami sering dituduh 'bermain' dengan pengerit, bahkan tidak jarang petugas nozzle kami mendapat tekanan dan caci maki dari konsumen yang emosi karena antrean. Di sisi lain, kami juga takut sanksi berat dari Pertamina jika lalai dalam pengawasan," ujarnya.
Menurut Hatika, kehadiran satgas gabungan diharapkan menjadi penengah. Petugas gabungan bisa membantu mengamankan situasi sekaligus memastikan aturan ditegakkan secara adil, baik untuk masyarakat maupun pengelola SPBU.
Bagi masyarakat, pengawasan harian diharapkan membuat antrean BBM subsidi lebih tertib dan distribusinya lebih merata. Warga diimbau mengikuti aturan antrean dan menggunakan barcode MyPertamina sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi pengelola SPBU, kehadiran personel TNI, Polri, dan Satpol PP memberi perlindungan bagi petugas dari intimidasi. Pengawasan ini juga menekan potensi pelanggaran aturan Pertamina sehingga pengelola dituntut lebih disiplin menjalankan SOP distribusi.
Bagi Pemkab Beltim, langkah ini menjadi bentuk komitmen menuntaskan masalah distribusi BBM subsidi. Dengan wabup sebagai ketua, keputusan di lapangan bisa diambil lebih cepat dan efektivitas kebijakan dievaluasi berkala berdasarkan laporan harian.
Sejumlah tantangan tetap ada meski satgas sudah dibentuk. Sosialisasi ke masyarakat harus terus jalan agar tidak muncul kesalahpahaman soal aturan baru.
Koordinasi antara satgas dan Pertamina juga perlu dijaga agar tidak tumpang tindih kewenangan. Pengawasan dituntut konsisten, bukan hanya di awal pembentukan.
Pemkab Beltim menyatakan akan mengevaluasi kinerja satgas setiap minggu. Jika diperlukan, jumlah personel dan cakupan wilayah pengawasan akan ditambah.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi, seperti SPBU buka tidak sesuai jadwal atau pengisian berulang, dapat melaporkannya ke perangkat daerah terkait di Pemkab Belitung Timur atau aparat di lokasi. Waspadai pihak yang menawarkan jasa "melancarkan" pembelian BBM bersubsidi dengan biaya tertentu — penyaluran BBM subsidi tidak memungut biaya tambahan di luar harga resmi SPBU.