BANYUMAS — Tiga narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah memberikan materi berbeda dalam kuliah umum di UIN Saizu Purwokerto. Materi yang disampaikan mencakup sosialisasi KUHP Nasional, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk legalitas usaha dan dokumen luar negeri, hingga perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Kegiatan bertajuk "KUHP Baru dan Masa Depan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia" ini merupakan bagian dari rangkaian penandatanganan perjanjian kerja sama Kanwil Kemenkum Jateng dengan 18 perguruan tinggi secara serentak.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, Supani, menyebut kuliah umum ini menjadi penguatan wawasan ilmiah bagi mahasiswa. "Kami berharap kolaborasi antara UIN Saizu dan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa," ujarnya.
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Jateng, Agus Winoto, memaparkan sejumlah tindak pidana baru dalam KUHP Nasional. Beberapa di antaranya adalah kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan, penyesatan proses peradilan, contempt of court, hubungan seksual dengan hewan, dan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.
Menurut Agus, beberapa ketentuan tersebut merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum baru bisa berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung.
Ia juga menjelaskan reformulasi sejumlah pasal lama, seperti penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, serta perzinaan dan perkosaan. "KUHP Nasional tetap menjamin kebebasan berekspresi dan kritik yang konstruktif dalam negara demokratis, sepanjang tidak mengandung unsur penghinaan maupun fitnah," tegas Agus Winoto.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Jateng, Deni Kristiawan, menyoroti kemudahan layanan AHU. Fokusnya adalah legalisasi dokumen untuk kebutuhan studi atau kerja di luar negeri dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.
Layanan ini dinilai strategis bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau merintis bisnis sejak bangku kuliah. Dengan adanya kerja sama antara Kanwil Kemenkum dan UIN Saizu, mahasiswa diharapkan bisa mengakses layanan tersebut tanpa harus datang ke kantor wilayah.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pemahaman hukum tidak hanya soal pidana, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan administrasi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga, terutama generasi muda di Jawa Tengah.