JAWA TENGAH — Kesempatan menjadi aparatur sipil negara kembali terbuka bagi para pendidik. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, secara resmi mengumumkan seleksi pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Sekolah Rakyat. Sebanyak 3.053 formasi disiapkan untuk ditempatkan di Unit Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
Pengumuman bernomor 1995/1/KP.01.01/06/2026 ini menjadi angin segar bagi tenaga pengajar yang ingin mengabdikan diri di lingkungan kementerian. Berbeda dengan rekrutmen guru pada umumnya, posisi ini mensyaratkan kesediaan untuk tinggal di sekitar sekolah atau asrama yang disediakan.
Puluhan bidang studi dibuka dalam seleksi kali ini. Formasi terbesar jatuh pada Guru Kelas untuk jenjang SD dengan 561 lowongan, diikuti Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 402 posisi, serta Guru Bahasa Inggris dengan 268 formasi. Berikut rincian lengkapnya:
Pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Selain menjadi WNI dan berusia minimal 20 tahun, batas usia maksimal saat ditetapkan sebagai bakal calon guru adalah 40 tahun. Kualifikasi pendidikan minimal S-1 atau D-IV/Sarjana Terapan dengan IPK tidak boleh di bawah 3,00.
Syarat lain yang patut diperhatikan adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Pelamar juga harus memiliki surat izin mengikuti seleksi dari atasan langsung—pejabat administrator di dinas pendidikan bagi guru pemerintah, atau ketua yayasan bagi guru swasta. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta catatan kepolisian yang bersih juga menjadi prasyarat wajib.
Proses administrasi memerlukan beberapa dokumen digital. Berikut daftarnya:
Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Batas akhir pendaftaran adalah 15 Juni 2026. Pelamar diimbau untuk tidak menunggu hari terakhir guna menghindari kendala teknis server.
Bagi yang memenuhi syarat dan lolos seleksi, penempatan akan dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesediaan untuk bertempat tinggal di sekitar sekolah atau asrama menjadi komitmen yang harus ditandatangani.