SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil pendekatan baru dalam mengendalikan inflasi pangan. Bukan sekadar operasi pasar, TPID Jateng kini mempertemukan langsung produsen dan pembeli dalam forum bisnis terstruktur. Sebanyak 111 produsen bahan pokok penting (bapokting) dan 99 offtaker duduk satu meja di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (10/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa pertemuan ini bukan seremonial belaka. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional, namun produksi yang melimpah belum otomatis menjamin harga stabil di tingkat konsumen.
"Harapannya terjadi kerja sama di antara para bupati/wali kota, produsen, dan offtaker yang ada, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat terkendali. Output-nya adalah inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga," kata Luthfi dalam sambutannya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho, menyebut forum ini bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Ia menekankan bahwa rantai distribusi yang panjang sering menjadi biang keladi lonjakan harga di pasar.
"Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi itu. Kita coba pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan offtaker," ujar Nugroho.
Melalui skema ini, offtaker bertugas mengumpulkan hasil produksi dari para petani atau produsen untuk kemudian dipasarkan secara terpadu di wilayah Jawa Tengah. Dengan begitu, disparitas harga antara daerah produksi dan daerah konsumen bisa ditekan.
Gubernur Luthfi menegaskan prinsip baru dalam kebijakan pangan daerah: setiap produksi pangan dari Jawa Tengah harus lebih dulu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat sebelum dikirim ke provinsi lain. Prinsip ini dijalankan dengan mengefektifkan distribusi antardaerah melalui aglomerasi dan kerja sama antarkabupaten.
Acara yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Jateng ini menjadi ajang negosiasi langsung antara daerah penghasil dan daerah konsumen. Beberapa kesepakatan awal disebut sudah terjaring, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi.
TPID Jateng akan memonitor realisasi kontrak kerja sama yang terjalin dalam forum ini. Jika pola temu bisnis ini efektif, skema serupa akan digelar secara berkala setiap kuartal. Pemerintah provinsi juga mendorong setiap daerah membuat peta produksi dan kebutuhan pangan agar distribusi tidak lagi timpang.