JAWA TENGAH — Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Anom Widiyantoro dalam konfirmasi kepada wartawan, Rabu (29/7). "Benar, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro," ujarnya. Namun, ia belum merinci dugaan tindak pidana, jumlah orang yang ikut diamankan, maupun nominal uang tunai yang ditemukan di lokasi. "Tim satgas masih bekerja di lapangan," kata Fitroh.
Dari Suap Hingga Gratifikasi, Pola Kejahatan Berulang
Anom Widiyantoro kini dalam perjalanan menuju gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum yang bersangkutan dan pihak lain yang ikut terjaring.
Penangkapan Anom melengkapi daftar panjang kepala daerah yang tersangkut operasi senyap KPK pada tahun ini. Sebelumnya, lembaga pimpinan Nawawi Pomolango itu telah menjerat 11 pejabat daerah dengan dugaan tindak pidana yang beragam, mulai dari suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi. Pola kejahatan ini nyaris seragam: memanfaatkan kewenangan proyek, perizinan, atau mutasi jabatan demi keuntungan pribadi dan kelompok.
12 Kepala Daerah Terjaring OTT Sepanjang 2026
Dengan penangkapan Anom Widiyantoro, berikut daftar lengkap 12 kepala daerah yang menjadi sasaran OTT KPK pada 2026:
- Wali Kota Madiun Maidi
- Bupati Pati Sudewo
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
- Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
- Bupati Muara Enim Edison
- Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby
- Bupati Langkat Syah Afandin
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani
- Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
- Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Mengapa KPK Kian Gencar OTT Daerah?
Lonjakan jumlah kepala daerah yang terjaring OTT dalam satu tahun menjadi perhatian publik. Dari data yang dihimpun, mayoritas kasus bermula dari laporan masyarakat atau pengembangan kasus lama yang melibatkan pengusaha dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. KPK sendiri kerap menekankan bahwa operasi tangkap tangan merupakan langkah darurat untuk memotong rantai korupsi yang sudah akut.
Meski demikian, pengamat anti-korupsi menilai OTT hanyalah ujung gunung es. Tanpa penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi anggaran daerah, praktik serupa akan terus terulang. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih belum menyampaikan secara resmi dugaan kasus yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Publik menunggu pengumuman status hukum dalam 24 jam ke depan.
