JAWA TENGAH — Dalam pidato di hadapan pengusaha muda pada Munas HIPMI di Lampung, Presiden Prabowo Subianto melontarkan keluhan yang mengejutkan. "Lu kira jadi Presiden gampang?" ujarnya, merespons sikap para elit yang enggan beranjak dari zona nyaman. Keluhan itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan pertarungan kebijakan yang tengah berlangsung di Istana Negara.
Prabowo baru dua tahun menjabat. Namun, gebrakan untuk menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan konkret menghadapi tembok tebal. Kelas menengah yang menikmati kemudahan ekonomi selama puluhan tahun, menurut analis Muslim Arbi, terusik oleh langkah presiden yang dinilai pro-rakyat. "Kekuatan oligarki yang nyaman pada kekuasaan lama terganggu," tulis Arbi. Ia menyebut upaya menjatuhkan Prabowo dengan isu pemakzulan sebagai intrik politik yang lumrah.
Mahatir Mohammad menuangkan gagasannya dalam The Malay Dilemma—buku yang sempat dicekal, lalu menjadi cetak biru pembangunan Malaysia. Kini, Prabowo melakukan hal serupa dengan Paradoks Indonesia. Buku itu menyoroti kontradiksi: negara kaya sumber daya alam, namun rakyat masih miskin dan tertinggal. Sumber daya diekspor, dinikmati segelintir oligarki, sementara kebocoran anggaran negara terus terjadi.
Prabowo, mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad yang dipecat pasca-1998, kemudian terjun sebagai pengusaha. Kini, ia memimpin negeri dengan buku sebagai pedoman. Pertanyaannya: akankah strategi ini berhasil seperti Mahatir, atau justru kandas oleh resistensi yang makin kuat?