JAWA TENGAH — Perum Bulog wajib membeli jagung petani minimal 1 juta ton sepanjang 2026 sesuai Harga Pembelian Pemerintah Rp6.400 per kg untuk jagung pipilan kering kadar air 14 persen di tingkat gudang. Kewajiban penyerapan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 untuk mengisi Cadangan Jagung Pemerintah.
Paragraf pembuka: Aturan penyerapan dijalankan lewat mekanisme pembelian di tingkat gudang Bulog, bukan di lahan petani. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan menyatakan jagung yang memenuhi standar kadar air 14 persen menjadi dasar transaksi HPP Rp6.400 per kg.
Kebijakan penyerapan menyusul arahan Presiden melalui Inpres 3/2026. Bulog ditugaskan menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang tahun ini untuk Cadangan Jagung Pemerintah. Angka itu menjadi batas bawah, bukan target maksimal.
Skema Harga Bertingkat untuk Setiap Kadar Air
Pemerintah tidak memakai satu harga tunggal. Jagung dengan kadar air lebih tinggi punya patokan pembelian sendiri di tingkat petani, yakni Rp5.500 per kg untuk kadar air 18–20 persen.
Di sisi hilir, harga acuan jagung pipilan kering kadar air 15 persen di tingkat peternak ditetapkan Rp5.800 per kg. Tiga patokan harga itu tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan 10 November 2026.
Perbedaan angka antar-segmen menunjukkan rantai pasok jagung tidak diperlakukan seragam. Petani dengan hasil panen lebih basah mendapat harga lebih rendah, sementara peternak sebagai pembeli akhir punya acuan sendiri agar biaya pakan tetap terukur.
Mengapa Bulog Diberi Kewajiban, Bukan Sekadar Imbauan
Hermawan menegaskan posisi Bulog sebagai penyerap terakhir ketika pasar melemah. "Pemerintah mendorong petani menjual jagung kepada Bulog. Ketika harga di tingkat petani turun, Bulog wajib membeli sesuai HPP," kata Hermawan dalam keterangan resminya pada Minggu (15/11/2026).
Kata "wajib" membedakan kebijakan ini dari imbauan biasa. Artinya, penurunan harga di tingkat petani memicu kewajiban pembelian, bukan negosiasi ulang harga. Bagi petani, kepastian itu mengurangi risiko menjual di bawah biaya produksi saat panen raya.
Bagi Bulog, konsekuensinya jelas: penyerapan 1 juta ton menuntut kesiapan gudang, pembiayaan, dan jaringan pengumpulan di sentra jagung. Kapasitas gudang dan kecepatan pembayaran ke petani akan menentukan apakah kewajiban ini berjalan mulus di lapangan.
Dampak ke Petani dan Peternak
Petani jagung di sentra produksi seperti Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan menjadi pihak pertama yang merasakan aturan ini. Ketika harga pasar jatuh di bawah HPP, mereka punya pilihan menjual ke Bulog dengan patokan Rp6.400 per kg atau Rp5.500 per kg tergantung kadar air hasil panen.
Peternak ayam dan sapi mendapat sisi lain dari kebijakan: acuan Rp5.800 per kg untuk jagung kadar air 15 persen. Patokan ini membantu peternak menghitung struktur biaya pakan, yang selama ini menjadi komponen terbesar usaha peternakan rakyat.
Yang perlu dicermati, harga di tingkat peternak lebih rendah dari HPP gudang Bulog. Selisih itu wajar karena mencerminkan perbedaan lokasi, kadar air, dan biaya distribusi. Namun selisih besar bisa mendorong jagung berkadar air rendah mengalir ke Bulog, bukan ke peternak.
Tahap Berikutnya
Pelaksanaan aturan bergantung pada kesiapan Bulog menggelar titik pembelian di daerah panen. Bapanas sebagai penyusun kebijakan pangan akan memantau apakah penyerapan berjalan sesuai jadwal dan apakah harga di tingkat petani benar-benar tertahan.
Bagi pasar, angka 1 juta ton memberi gambaran volume yang harus diserap dari produksi dalam negeri. Jika realisasi meleset, cadangan jagung pemerintah berpotensi tipis saat kebutuhan pakan memuncak.
Penetapan HPP dan kewajiban penyerapan menempatkan Bulog di posisi ganda: stabilisator harga di tingkat petani sekaligus pemasok cadangan pangan pemerintah. Seberapa cepat Bulog membayar dan membuka gudang akan menentukan apakah kebijakan ini terasa nyata bagi petani, atau hanya rapi di atas kertas.
