JAWA TENGAH — Kementerian Keuangan mencatat APBN hingga Oktober 2026 defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB. Belanja negara Rp2.997,2 triliun melampaui pendapatan Rp2.618,0 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan defisit bukan berarti rugi.
Selisih tersebut muncul karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Meski begitu, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih positif Rp114,8 triliun.
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen
Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat pendapatan negara sebesar Rp2.618,0 triliun. Realisasi itu naik 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari sisi belanja, pemerintah telah mengeluarkan Rp2.997,2 triliun sampai Oktober 2026. Angka ini naik 15,6 persen secara tahunan.
Kenaikan pendapatan yang lebih cepat dari belanja menjadi sinyal penting bagi investor obligasi. Pasalnya, laju defisit yang terkendali memengaruhi persepsi risiko fiskal dan biaya penerbitan surat utang negara.
Suahasil Bantah APBN "Tekor"
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan APBN Indonesia memang didesain sejak awal agar belanja negara lebih besar dari pendapatan. Karena itu, ia menolak diksi "tekor" untuk menggambarkan APBN yang defisit.
"Jadi tekor bukan berarti rugi. APBN enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah: defisit dipandang sebagai instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi, bukan cerminan kegagalan pengelolaan keuangan negara.
Apa Artinya bagi Pelaku Pasar
Bagi pemegang Surat Berharga Negara (SBN), kombinasi pendapatan yang tumbuh 23,9 persen dan keseimbangan primer positif Rp114,8 triliun memberi ruang bagi pemerintah menahan laju penambahan utang baru.
Keseimbangan primer positif berarti penerimaan negara masih menutup belanja di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini lazim dipandang sebagai indikator disiplin fiskal jangka menengah.
Pelaku usaha yang bergantung pada belanja pemerintah, terutama sektor infrastruktur dan pengadaan barang-jasa, tetap mendapat sokongan dari realisasi belanja Rp2.997,2 triliun. Laju belanja 15,6 persen year on year menunjukkan penyerapan anggaran berjalan lebih cepat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Yang perlu dicermati, pertumbuhan pendapatan 23,9 persen perlu dijaga hingga akhir tahun. Jika laju melambat sementara belanja terus berjalan, defisit berpotensi melebar dari proyeksi awal dan menambah kebutuhan pembiayaan di sisa tahun anggaran.
