SEMARANG — Sebanyak 1.814 guru honorer yang terdiri dari guru tamu dan guru tidak tetap di Jawa Tengah terancam imbas kebijakan efisiensi anggaran negara. Angka ini menjadi perhatian serius DPRD Jawa Tengah yang meminta Pemprov Jateng tidak mengorbankan tenaga pendidik non-ASN di tengah tekanan fiskal.
Para guru honorer ini masih menjalankan tugas di sejumlah sekolah di Jawa Tengah dan dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, menilai keberadaan mereka adalah tulang punggung operasional sekolah yang tidak bisa digantikan dalam waktu singkat.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” kata Saleh, Rabu (17/6).
Saleh mendorong Pemprov Jateng untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya mencari skema penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Langkah ini dinilai krusial karena pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang fiskal provinsi semakin sempit. Tanpa skema alternatif, dikhawatirkan ribuan guru honorer akan kehilangan penghasilan di tengah tahun ajaran.
Jika tidak ada intervensi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi juga oleh proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Banyak sekolah di daerah yang sangat bergantung pada tenaga honorer untuk mengisi kekosongan guru PNS.
DPRD Jateng berharap Pemprov dapat mengalokasikan ulang pos anggaran yang tidak prioritas untuk menyelamatkan sektor pendidikan. “Jangan sampai efisiensi justru memutus rantai pendidikan anak-anak Jateng,” tegas Saleh.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Jawa Tengah belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mengamankan nasib ribuan guru honorer tersebut.