JEPARA — Pemkab Jepara memutar balik logika penarikan pajak kendaraan bermotor. Alih-alih hanya mengejar target pendapatan, Bupati Jepara Witiarso Utomo justru memastikan seluruh hasil PKB dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur jalan yang mulus.
Komitmen itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran hampir Rp 200 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jauh lebih besar dari proyeksi pendapatan PKB yang hanya sekitar Rp 105 miliar.
Dana Pajak Dikembalikan untuk Infrastruktur Jalan
Witiarso menegaskan, seluruh pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara diarahkan untuk mendukung program Jepara Mulus.
“Pemkab Jepara berkomitmen seluruh pendapatan dari kendaraan bermotor, pajaknya kita masukkan dan diberikan ke program Jepara Mulus, yaitu untuk memuluskan infrastruktur jalan,” ujar Witiarso.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa uang pajak yang dibayarkan warga tidak hilang tanpa jejak. Masyarakat bisa menikmati langsung hasilnya melalui kualitas jalan yang semakin baik.
Mengapa Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah?
Bupati Jepara mengungkapkan, rendahnya kepatuhan pembayaran PKB dipicu oleh beberapa faktor. Tekanan ekonomi global yang menurunkan daya beli menjadi penyebab utama, di samping maraknya informasi di media sosial yang mendorong masyarakat menunda kewajibannya.
“Tekanan fiskal yang tinggi secara global mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu dibanding untuk membayar pajak,” katanya.
Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik juga disebut memengaruhi kepercayaan publik. Karena itu, perbaikan jalan dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran warga membayar pajak.
Petugas Door-to-Door dari Desa hingga Kecamatan
Untuk mengejar target pendapatan, Pemkab Jepara menyiapkan skema sosialisasi secara humanis. Petugas yang dilibatkan berasal dari unsur Pemkab Jepara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kecamatan, hingga pemerintah desa.
“Penarik pajaknya nanti dari kita sendiri, dari BPKAD, dari kecamatan, kemudian pemerintah desa,” jelas Witiarso.
Pendekatan langsung kepada masyarakat ini mulai dilakukan secara bertahap pada bulan-bulan ini. Petugas akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan.
Dukungan Pemprov Jateng: Cashback untuk Wajib Pajak Taat
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengapresiasi langkah Pemkab Jepara. Ia menilai komitmen bupati mengalokasikan anggaran pembangunan jalan lebih besar dibanding pendapatan PKB merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat.
“Tentu saja tadi komitmen Pak Bupati sangat baik, karena apa yang didapatkan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor itu dikembalikan kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Masrofi.
Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk sosialisasi door-to-door kepada wajib pajak. Dana tersebut dapat disinergikan dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan program penghargaan berupa cashback bagi wajib pajak yang membayar lebih awal atau tepat waktu. “Kalau yang bayar pajak taat, kenapa tidak diberikan reward? Maka tentu saja akan diberikan,” pungkasnya.
