JAKARTA — Kementerian HAM membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia, termasuk lulusan SMA/sederajat, untuk bergabung dalam program Penggerak HAM 2026. Inisiatif ini dirancang sebagai kanal partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan nilai-nilai HAM serta memantau potensi pelanggaran di lingkungan sekitar.
Penggerak HAM adalah program relawan yang bertugas menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Mereka tidak hanya mendapat pembekalan materi HAM, tetapi juga dilatih untuk melakukan advokasi dan mediasi kasus ringan di tingkat desa atau kelurahan.
Program ini lahir dari kebutuhan akan jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam isu HAM yang kerap dianggap abstrak. Dengan adanya Penggerak HAM, diharapkan kesadaran akan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya bisa diartikulasikan secara konkret di lapangan.
Kementerian HAM menetapkan sejumlah persyaratan umum bagi calon pendaftar. Selain warga negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 18 tahun, pelamar harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Syarat ini membuka peluang luas bagi pemuda di daerah yang belum menempuh pendidikan tinggi.
Persyaratan lain mencakup surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di wilayah domisili, serta tidak pernah terlibat tindak pidana. Proses seleksi akan dilakukan secara berjenjang, meliputi administrasi dan wawancara.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian HAM. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti calon pelamar:
Penting bagi pelamar untuk memastikan data yang dimasukkan valid dan tidak ada dokumen yang terlewat. Kesalahan administrasi menjadi salah satu penyebab utama gugurnya berkas pada tahap awal seleksi.
Jawa Tengah memiliki jumlah desa dan kelurahan yang sangat banyak, dengan dinamika sosial yang kompleks. Isu-isu seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas kerap muncul di level lokal.
Kehadiran Penggerak HAM diharapkan bisa menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Mereka juga bisa menjadi mediator pertama sebelum kasus meluas dan membutuhkan penanganan hukum formal.
Setelah lolos seleksi, Penggerak HAM akan mendapatkan pembekalan intensif dari Kementerian HAM. Tugas mereka meliputi sosialisasi HAM di komunitas, pendampingan warga yang mengalami pelanggaran HAM ringan, serta pelaporan kondisi HAM di wilayahnya secara berkala.
Sebagai imbalan, para relawan akan mendapatkan sertifikat resmi, akses ke jaringan advokasi HAM nasional, serta kesempatan mengikuti forum-forum pengembangan kapasitas. Meskipun bukan program bergaji tetap, pengalaman ini bernilai tinggi bagi pengembangan karier di bidang sosial dan hukum.