Forum tersebut dirangkaikan dengan serah terima dan penandatanganan berita acara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tunggal ini diharapkan menjadi acuan terintegrasi bagi seluruh program pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan data berkualitas adalah fondasi utama perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ia meminta perangkat daerah tidak setengah-setengah dalam mengelola data sektoral.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas data, melengkapi data sektoral sesuai standar, serta memperkuat sinergi dengan BPS agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya dalam sambutan.
Menurut Bupati, perangkat daerah sebagai produsen data perlu memperkuat koordinasi, memanfaatkan teknologi digital, dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini penting agar data yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Forum Satu Data juga menjadi ajang sosialisasi pemanfaatan DTSEN. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan data tunggal ini memberikan dasar yang lebih terintegrasi untuk mendukung berbagai program pemerintah.
“DTSEN memberikan dasar data yang lebih terintegrasi untuk mendukung berbagai program pemerintah. Karena itu, perangkat daerah perlu memanfaatkan data tersebut secara optimal serta berkolaborasi dengan BPS dalam proses pengolahan maupun pemutakhiran data agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Pemkab Kudus berharap dengan data tunggal ini, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik lainnya bisa menyasar warga yang benar-benar membutuhkan. Tidak ada lagi data ganda atau warga yang terlewat.
Selain penguatan tata kelola data, Pemkab Kudus mulai mempersiapkan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Melalui Forum Satu Data Semester I Tahun 2026, Pemkab Kudus berharap kualitas pengelolaan data di seluruh perangkat daerah semakin meningkat. Dengan demikian, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.