TEGAL — Ahmad Luthfi mendatangi kawasan PPN Tegalsari, Kota Tegal, untuk berdialog dengan perwakilan nelayan dari Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Dalam pertemuan itu, para nelayan menyampaikan tiga persoalan utama yang selama ini mengganggu aktivitas mereka.
Persoalan pertama adalah pendangkalan di tiga muara sungai, yakni Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis. Kondisi ini membuat kapal nelayan sulit keluar-masuk pelabuhan, terutama saat air surut.
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan keberadaan bangkai kapal yang masih berada di kolam pelabuhan. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung dan mengganggu manuver kapal nelayan saat bersandar.
Masalah lain yang mencuat adalah kendala distribusi solar di SPBUN Karya Mina. Nelayan mengeluhkan panjang selang dispenser yang kurang memadai sehingga menyulitkan proses pengisian bahan bakar.
Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi langsung berkoordinasi dengan Pertamina. Ia meminta pengelola SPBUN mencari solusi teknis agar nelayan bisa mendapatkan layanan yang lebih mudah dan aman.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir. Utamanya, dari sisi keamanan,” katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi langkah Gubernur. Menurutnya, berkat dukungan Pemprov, SPBUN Karya Mina yang sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan kini bisa kembali melayani kebutuhan nelayan.
“Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPBUN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Ia menambahkan, operasional SPBUN saat ini masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM. Sampai sertifikat standar terbit, SPBUN berjalan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah yang berlaku hingga Oktober 2026.