SEMARANG — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida, menyebutkan mayoritas masyarakat yang datang justru untuk berkonsultasi mengenai mekanisme dan aturan baru dalam SPMB. Angka ini menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 80 hingga 100 laporan.
“Dari 55 ini kita bedakan lagi yang memang betul-betul persoalan yang belum diselesaikan itu ada sekitar 10, yang lain-lainnya lebih banyak konsultasi,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Ombudsman mencatat, sebagian besar konsultasi berkaitan dengan kebijakan baru yang diterapkan tahun ini. Mulai dari sistem kurasi, pembobotan nilai, Tes Kemampuan Akademik (TKA), hingga jalur afirmasi dan mutasi menjadi topik yang paling banyak ditanyakan orang tua dan calon siswa.
Selain itu, laporan kendala teknis pada sistem pendaftaran juga cukup menonjol. Gangguan login dan masalah aplikasi menjelang penutupan masa pendaftaran menjadi keluhan teknis yang paling sering diterima petugas.
Siti Farida menjelaskan, penurunan jumlah pengaduan resmi bukan berarti tidak ada masalah. Justru, pihaknya mendorong penyelesaian cepat di tingkat bawah melalui sistem focal point yang melibatkan sekolah dan dinas pendidikan.
“Prinsipnya semua pengaduan SPMB kita dorong untuk diselesaikan cepat melalui posko di sekolah dan cabang dinas, sehingga masyarakat tidak perlu langsung ke Ombudsman kalau masih bisa diselesaikan di tingkat awal,” jelasnya.
Sejumlah aduan lainnya berkaitan dengan persoalan domisili dan pemilihan sekolah. Namun, Ombudsman memastikan sebagian besar kasus masih dapat ditangani melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, cabang dinas, maupun pihak sekolah setempat.
“Kalau bicara soal laporan persisnya itu sekarang sekitar 15 saja,” kata Siti Farida. Dari jumlah itu, hanya 10 laporan yang benar-benar masuk kategori persoalan yang belum ada titik terang dan membutuhkan intervensi lebih lanjut dari Ombudsman.