JAWA TENGAH — Grup MIND ID terus menggenjot pemulihan lingkungan di area operasional pertambangan. Hingga tahun ini, holding BUMN tambang itu telah mereklamasi lahan pascatambang seluas lebih dari 8.000 hektare dan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) seluas lebih dari 37.700 hektare.
Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, menegaskan bahwa kenaikan produksi mineral di tengah tingginya permintaan global harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang terukur.
“Realisasi reklamasi dan perlindungan biodiversitas menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sustainability Pathway Grup MIND ID,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (17/6).
Dampak program tersebut mulai terlihat dari peningkatan kualitas keanekaragaman hayati di beberapa lokasi tambang. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963.
Di sisi lain, PT Timah Tbk menorehkan hasil serupa. Indeks biodiversitas perusahaan pelat merah itu naik dari 2,88 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2025, berkat program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi.
Sementara itu, PT Freeport Indonesia fokus pada konservasi mangrove yang secara kumulatif telah menjangkau lebih dari 2.200 hektare.
Setiap anggota holding memiliki fokus pemulihan lingkungan yang berbeda. PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) misalnya, berkonsentrasi pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba yang hingga 2025 telah mencapai lebih dari 4.000 hektare. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat fungsi hidrologis kawasan.
Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 156,67 hektare di Blok Sorowako dan 1,42 hektare di area Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sepanjang 2025. Selain itu, perusahaan juga telah merehabilitasi DAS seluas 17.877 hektare di berbagai wilayah Indonesia.
Binahidra menambahkan, program lingkungan ini bukan sekadar kewajiban regulasi. Menurutnya, keberlanjutan kini menjadi faktor krusial bagi perusahaan untuk menjaga akses terhadap pendanaan dan pasar global.
“Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, melainkan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Hal ini disampaikannya dalam ajang INVIROTECH 2026.
“Proses pembangunan harus tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,” kata Jumhur.