KUDUS — Ketua KBM Kudus, Wisnu Isnuroso, mengungkapkan bahwa dari data yang dihimpun pihaknya, hanya sekitar 5 hingga 10 persen anak di lembaga kesejahteraan sosial anak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angka ini dinilai masih sangat rendah dan membutuhkan intervensi data yang lebih presisi.
Menurut Wisnu, ketersediaan data sosial yang terintegrasi dan terbuka akan menjadi fondasi utama dalam menyusun program bantuan. Dengan data yang lengkap, pemerintah maupun pihak swasta melalui program CSR bisa mengetahui secara pasti siapa saja yang layak menerima bantuan.
“Kalau datanya bagus, by name by address, kita bisa tahu siapa yang layak dibantu dan pihak swasta melalui CSR juga bisa ikut berkontribusi,” ujarnya dalam audiensi tersebut.
Selain pendidikan, KBM juga menyoroti pengelolaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kudus. Wisnu menilai data yang terbuka dan mudah diakses publik dapat menjadi instrumen pengawasan sosial. Masyarakat bisa langsung memberikan masukan jika ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
“Ketika ada yang tidak tepat sasaran, masyarakat bisa memberikan masukan,” lanjut Wisnu.
Dalam kesempatan yang sama, KBM mengapresiasi capaian pembangunan Kudus yang meliputi peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan, dan penanganan stunting. Namun, Wisnu menekankan perlunya upaya lebih kuat untuk mengejar target IPM 80.
“Untuk mencapai kategori sangat tinggi, IPM harus berada di angka 80. Karena itu kita ingin mendorong agar capaian-capaian yang sudah baik ini semakin ditingkatkan,” tegasnya.
Dalam audiensi dengan DPRD, KBM juga menyampaikan sejumlah masukan strategis lainnya. Beberapa di antaranya mencakup transparansi pengelolaan bansos, perbaikan layanan transportasi publik, serta penguatan program pelestarian kebudayaan lokal di Kudus.
Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data.