JAWA TENGAH — FCC yang kini dikuasai mayoritas Partai Republik bergerak cepat mengubah aturan "broadband nutrition labels" era Biden. Aturan yang baru dirancang untuk memudahkan konsumen membandingkan harga internet ini justru akan dimodifikasi secara signifikan. Jika disetujui, ISP tidak lagi wajib mencantumkan rincian biaya yang mereka bebankan kepada pelanggan.
Dalam draf peraturan yang bocor ke publik, FCC mengizinkan ISP menampilkan biaya tambahan secara agregat atau total. Artinya, pelanggan hanya akan melihat satu angka "biaya maksimal" atau "hingga" sekian dolar, bukan rincian sumber biaya tersebut.
Biaya yang dimaksud adalah "passthrough fees," yaitu pungutan dari instansi pemerintah atau pemasok infrastruktur pihak ketiga. Selama ini, ISP wajib merinci setiap komponen biaya ini di label harga.
Alasan FCC mencabut kewajiban ini terdengar kontradiktif. "Terlalu banyak detail mengenai biaya dapat mengalihkan perhatian konsumen dari informasi label yang lebih penting," tulis FCC dalam drafnya. Mereka juga mengklaim "itemisasi yang berlebihan menciptakan beban kognitif" bagi konsumen.
Perubahan tidak berhenti di situ. FCC juga mengendurkan aturan penyajian label harga di berbagai kanal penjualan. Petugas penjualan telepon kini boleh "menyajikan informasi label secara conversational," tidak perlu lagi membacakan secara verbatim seperti aturan sebelumnya.
ISP juga tidak wajib lagi menampilkan label harga di halaman pemesanan (order page). Cukup menyediakan hyperlink di suatu tempat di situs mereka. Lebih jauh lagi, penyedia jasa tidak perlu lagi menyimpan arsip label harga dalam format spreadsheet yang bisa dibaca mesin. Data ini selama ini diakses oleh pihak ketiga untuk melacak perubahan harga dari waktu ke waktu.
Aturan penyimpanan data juga dilonggarkan. ISP tidak lagi diwajibkan mengarsipkan semua label harga setidaknya dua tahun setelah paket layanan tidak lagi tersedia.
Praktik ini bukan sekadar soal administrasi. Ketika ISP boleh menggabungkan semua biaya dalam satu baris "biaya maksimal," konsumen kehilangan kemampuan untuk membandingkan harga riil antar penyedia. Tagihan yang diterima bisa jauh berbeda dari angka yang tertera di label karena biaya tambahan bervariasi tergantung lokasi.
Alih-alih menunjukkan biaya aktual yang dibayar pelanggan di suatu alamat, ISP cukup menampilkan angka estimasi berdasarkan data lokasi. FCC menyebut pendekatan ini sebagai solusi atas "kompleksitas" yang dihadapi ISP karena harus membuat ratusan label berbeda untuk setiap variasi geografis.
Asosiasi industri telekomunikasi, USTelecom, menyambut baik proposal ini. Mereka beralasan aturan lama membebani penyedia karena harus "membuat dan memperbarui ratusan label berbeda untuk memperhitungkan variabilitas geografis." Padahal, pendapatan global industri telekomunikasi mencapai 1,3 triliun dolar AS pada 2025.
Di sisi lain, koalisi kelompok kepentingan publik menentang keras perubahan ini. Dalam pernyataan bersama ke FCC, National Digital Inclusion Alliance dan National Consumer Law Center menyebut draf peraturan ini akan "memperburuk masalah biaya sampah, biaya tersembunyi, dan tagihan yang sulit dipahami." Mereka khawatir kebijakan ini bisa "memperlebar kesenjangan digital" karena ISP beroperasi tanpa transparansi dan akuntabilitas.
FCC dijadwalkan memberikan suara atas proposal ini pada 22 Juli mendatang. Jika draf peraturan disahkan, perubahan akan berlaku efektif 30 hari setelah dipublikasikan di Federal Register. Artinya, konsumen AS bisa merasakan dampak perubahan aturan ini mulai akhir Agustus atau awal September 2025.
Bagi pengguna internet di Indonesia, kebijakan ini patut dicermati sebagai contoh bagaimana regulasi yang longgar bisa merugikan konsumen. Meski Kominfo memiliki aturan sendiri terkait transparansi tarif, praktik penggabungan biaya tanpa rincian jelas juga kerap dikeluhkan pelanggan ISP lokal.