JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara menjamin seluruh anak di daerah tersebut tetap bisa mengakses pendidikan meski kondisi ekonomi keluarga terbatas. Bupati Jepara Witiarso Utomo menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema bantuan, mulai dari beasiswa, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga bantuan dari Baznas.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan wali murid di Jepara, apabila anaknya belum bisa masuk sekolah negeri dan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah swasta, segera menghubungi kepala desa, camat, maupun kepala dinas agar dapat diajukan. Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah,” ujar Witiarso saat meninjau proyek peningkatan Jalan Bendanpete–Buaran, Senin (6/7/2026).
Salah satu andalan pemkab adalah program Sekolah Rakyat (SR) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 12 Juli 2026. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah.
Pada tahap awal, SR membuka tiga rombongan belajar untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap kelas menampung sekitar 30 siswa, atau total 90 peserta didik per jenjang. Namun hingga pekan lalu, kuota jenjang SD baru terisi 66 calon siswa. Masih dibutuhkan sekitar 24 peserta didik yang memenuhi persyaratan.
“Sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap, dan semuanya gratis. Bahkan nantinya jenjang SMP hingga SMA juga gratis sehingga masyarakat tidak harus selalu berebut masuk sekolah negeri,” jelas Witiarso.
Jepara juga mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk membangun Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), sebuah sekolah berasrama bagi siswa berprestasi. Konsepnya menyerupai Taruna Nusantara, namun tanpa basis pendidikan militer.
Pada tahap awal, SNT akan membuka dua rombongan belajar untuk tingkat SMP dan dua rombongan belajar untuk SMA, masing-masing berkapasitas 20 siswa. Selama pembangunan gedung permanen berlangsung, kegiatan belajar sementara akan menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Pembangunan SNT dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026 di atas lahan seluas 10 hektare yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses seleksi peserta didik dilaksanakan langsung oleh kementerian sepanjang Juli, dengan target pembelajaran dimulai sekitar Agustus.
“Ini seperti sekolah Taruna Nusantara, tetapi bukan sekolah militer,” kata Witiarso. Ia menambahkan, SNT tidak hanya untuk pelajar asal Jepara, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari daerah sekitar seperti Kudus, Pati, dan Demak. Di Jawa Tengah, sekolah tersebut hanya dibangun di tiga daerah, yakni Jepara, Cilacap, dan Purbalingga.
Pemkab Jepara juga menyiapkan jalur alternatif bagi anak yang sudah terlanjur putus sekolah. Mereka tetap bisa mengikuti pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program pendidikan kesetaraan agar tetap memperoleh ijazah.
Bupati Witiarso menegaskan, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Bantuan pendidikan dari pemkab tetap difokuskan untuk membebaskan biaya sekolah siswa yang membutuhkan, baik melalui beasiswa maupun skema lainnya.