KEBUMEN — Sejumlah persoalan strategis di lingkungan pondok pesantren mengemuka dalam forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus yang digelar Kemenag Kebumen, Rabu malam (29/7/2026). Mulai dari standar kelayakan bangunan, pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga pentingnya tertib administrasi kelembagaan menjadi topik utama diskusi.
Forum yang berlangsung di halaman Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) itu dihadiri Kepala Kemenag Kebumen H. Anif Solikhin, Kepala Dinas PUPR Joni Hernawan, perwakilan Dinas Kesehatan PPKB, serta Ketua RMI PCNU Kebumen Gus Johan Amru. Para pengasuh pondok pesantren dari berbagai kecamatan juga turut hadir memberikan masukan langsung.
Kepala Kemenag Kebumen H. Anif Solikhin menegaskan forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Gerakan Terpadu Pembinaan dan Sambang Pesantren (Go-Tren) yang menemukan banyak celah dalam pengelolaan pesantren.
"Dari diskusi di lapangan kami menyadari masih banyak persoalan pesantren yang memerlukan solusi bersama. Karena itu kami menghadirkan forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus agar pemerintah, pesantren, dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik," ujar Anif.
Target ke depan, forum ini diharapkan melahirkan kesepakatan bersama mengenai standar pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen. Mulai dari kelayakan bangunan, keamanan lingkungan, perlindungan santri, tata kelola kelembagaan, hingga peningkatan mutu pendidikan.
Dalam sesi diskusi, isu perlindungan anak di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius. Para peserta membahas upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan perundungan atau bullying, hingga perlindungan dari kekerasan seksual. Sistem pengasuhan yang ramah anak juga didorong untuk diterapkan di seluruh pondok pesantren.
Forum ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan yang turut hadir menunjukkan bahwa pembenahan pesantren tidak bisa dilakukan Kemenag sendirian, melainkan perlu dukungan dari dinas terkait seperti kesehatan, sosial, dan infrastruktur.
Kepala Seksi PD Pontren H. Fahrudin mengungkapkan masih ada sejumlah pondok pesantren yang belum menyelesaikan izin operasional dan belum memperbarui data di sistem Education Management Information System (EMIS). Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
"Validitas data menjadi kunci. Karena itu kami mengajak seluruh pengelola pesantren segera melengkapi izin operasional dan memperbarui data EMIS secara berkala. Dengan data yang akurat, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pesantren," jelas Fahrudin.
Program bertema "Pesantren Berdaya, Negara Jaya" ini direncanakan berlanjut secara berkala. Kemenag Kebumen berharap sinergi antara pemerintah, pesantren, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat demi menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, berkualitas, dan ramah anak.