PATI — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, meminta Asosiasi Peternak Pati melengkapi data anggota sebelum menuntut penyerapan hasil peternakan ke dapur MBG. Permintaan itu ia sampaikan dalam audiensi bersama asosiasi yang digelar di ruang sidang paripurna, Selasa (18/8).
Muslihan menilai keberadaan asosiasi penting untuk mencegah miskomunikasi antara peternak, pemerintah daerah, dan DPRD. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik agar persoalan yang dihadapi peternak bisa dicarikan solusi bersama.
"Kami sepakat dengan adanya asosiasi ini. Tapi agar tidak terjadi mis komunikasi antar peternak, memang harus ada komunikasi antara asosiasi, pemerintah, dan kami DPRD," kata Muslihan.
Politisi dari PPP itu menyebut banyak peternak yang menghubunginya secara langsung, tetapi tidak terdaftar dalam asosiasi. Kondisi ini membuat DPRD kesulitan memverifikasi aspirasi yang masuk.
"Tetapi asosiasi juga harus memiliki data-data para peternak yang tergabung. Soalnya banyak yang menghubungi kami mereka-mereka yang tidak masuk dalam asosiasi," imbuhnya.
Menurut Muslihan, data yang valid akan membuat proses advokasi lebih efektif. Tanpa data yang jelas, tuntutan penyerapan telur dan daging ayam ke dapur MBG dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
DPRD Pati pada prinsipnya mendukung keberadaan asosiasi peternak. Wadah ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara peternak, pemerintah daerah, dan DPRD.
Muslihan berharap persoalan penyerapan hasil peternakan lokal dapat segera menemukan jalan keluar. Dengan komunikasi yang baik dan data yang jelas, kepentingan peternak lokal dapat lebih terakomodasi.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih dalam penyampaian aspirasi. Keberadaan satu wadah resmi dinilai mampu merangkum seluruh kebutuhan peternak di Kabupaten Pati secara lebih terstruktur.