JAWA TENGAH — Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 4,48 juta ton per 28 September 2026, sementara serapan gabah dalam negeri sudah 4,09 juta ton atau melampaui target pemerintah. Capaian ini menegaskan pasokan pangan tetap aman tanpa menutup ruang bagi pedagang swasta.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) gabah semata-mata untuk melindungi petani. Pemerintah, katanya, harus hadir memastikan semangat bertani warga terus terjaga.
"Kita tidak bisa tolak (petani) rakyat. Kalau harga (gabah petani) di bawah Rp 6.500 per kilo, pasti (petani) berteriak, makanya diserap (Bulog). Tapi begitu mencapai di atas Rp 6.500 per kilo, kita berhenti," ucap Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, 1 September 2026.
Ia menambahkan, harga gabah ditentukan pemerintah agar petani tidak merugi. "Itu melindungi petani 115 juta orang. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil," terangnya.
Serapan Gabah Lampaui Target
Laporan Bapanas per 28 September mencatat realisasi penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 4,09 juta ton. Angka itu melampaui target yang dibebankan pemerintah kepada Bulog.
Dari sisi stok, persediaan beras yang dikelola Bulog secara nasional berada di posisi 4,48 juta ton. Angka serapan 4,09 juta ton tersebut hanya sekitar 14,26 persen dari total proyeksi produksi beras nasional Januari-September yang diperkirakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 28,68 juta ton.
Artinya, ruang bagi pelaku usaha swasta untuk menyerap gabah dari petani lokal tetap terbuka lebar. Pemerintah memastikan keterlibatan swasta tidak akan tersisihkan oleh penugasan yang dijalankan Bulog.
Harga di Petani dan Konsumen Dijaga Seimbang
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Indra Wijayanto, menjelaskan bahwa fokus kebijakan stabilisasi dan swasembada saat ini menjaga keseimbangan dua sisi. Harga terjangkau di tingkat konsumen berjalan seiring pendapatan layak bagi petani.
"Mengenai harga, fokus kebijakan stabilisasi dan swasembada, saat ini kita jaga keseimbangan dua sisi, selain tentunya mengejar harga terjangkau di tingkat konsumen, juga perlu mempertimbangkan pendapatan yang layak bagi petani," jelas Indra di Jakarta, 29 September 2026.
Kebijakan itu membuahkan hasil. Nilai Tukar Petani (NTP) sampai Agustus 2026 dilaporkan BPS mencapai 127,84, torehan tertinggi. NTP Subsektor Pangan berada di rekor tertinggi dalam 2,5 tahun terakhir dengan capaian 118,04, sedangkan indeks harga yang diterima petani padi meroket hingga 153,77.
Indra menyebut harga gabah Rp 6.500 per kilogram sudah mencakup 34 persen dari ongkos produksi. "Saat ini dengan petani mendapatkan harga gabah Rp 6.500, itu sudah 34 persen dari ongkos produksi, yang mana itu meningkatkan NTP kita menjadi 129. Tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Anggaran Subsidi dan Bantuan Pangan
Di hilir, Bapanas mengalokasikan anggaran Rp 4,56 triliun pada 2026 untuk program subsidi harga beras bagi masyarakat. Dana itu dipakai merealisasikan program beras SPHP sebanyak 828 ribu ton yang tuntas disalurkan Bulog per 24 September.
Bapanas juga sedang memproses alokasi tambahan SPHP beras hingga 74,18 ribu ton dari sisa anggaran yang ada. Penugasan ke Bulog diharapkan terbit pada awal Oktober.
Tambahan penugasan SPHP beras 1 juta ton sesuai Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 7 September 2026 diproses paralel. Tahapannya menunggu surat direktif Presiden dari Sekretariat Negara, lalu persetujuan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah turut menggelontorkan Rp 31,5 triliun untuk program bantuan pangan periode salur Februari-Maret dan Juli-September. Program itu dipastikan berlanjut untuk periode Oktober-Desember mendatang.
HPP gabah minimal Rp 6.500 per kilogram menjadi jaring pengaman batas bawah harga. Indra mengenang musim panen raya dua tahun lalu ketika harga gabah kerap berada di bawah Rp 5.000. "Dengan harga Rp 6.500, tidak ada 1 petani pun yang mendapatkan di bawah itu," ujarnya.
Bagi Bulog, posisi stok 4,48 juta ton memberi ruang gerak menghadapi periode akhir tahun. Serapan yang sudah melampaui target sekaligus menunjukkan pemerintah bisa menjaga harga di petani tanpa mematikan peran swasta di pasar gabah domestik.
