JAWA TENGAH — Nama Budi Gunadi Sadikin masuk dalam daftar resmi kandidat Dirjen WHO yang dirilis pekan ini. Pengumuman tersebut sekaligus menambah jumlah kandidat menjadi empat orang menjelang penutupan pendaftaran pada 24 September 2026. Tiga nama lain yang bersaing adalah Dr Hanan Balkhy dari Arab Saudi, Dr Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, dan Dr Hans Kluge dari Belgia.
Berbeda dari kandidat lain yang umumnya berasal dari kalangan profesional medis atau kesehatan masyarakat, Budi adalah lulusan fisika nuklir. Sebelum menjabat Menteri Kesehatan pada Desember 2020, ia menghabiskan sebagian besar kariernya di sektor korporasi, termasuk sebagai Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2013 dan memimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) hingga 2019.
Pengalaman memimpin penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi modal utama pencalonannya. Di bawah kepemimpinannya, program vaksinasi nasional berjalan masif dan kebijakan mobilitas masyarakat diterapkan untuk menekan laju penularan varian Delta dan Omicron.
Pemilihan Dirjen WHO kali ini berlangsung di tengah tekanan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan WHO memperparah kondisi anggaran organisasi, memaksa lembaga tersebut memangkas sekitar 25 persen stafnya dalam setahun terakhir untuk menekan biaya operasional.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang terpilih nanti. Dirjen baru tidak hanya dituntut memimpin respons kesehatan global, tetapi juga merancang model pendanaan yang lebih berkelanjutan tanpa bergantung pada satu atau dua negara donor utama.
Dengan empat kandidat resmi, persaingan diproyeksikan berjalan ketat. Dr Hanan Balkhy merupakan petahana dari kawasan Timur Tengah yang memiliki rekam jejak panjang di WHO, sementara Dr Hans Kluge yang baru mengumumkan pencalonannya pekan lalu dikenal luas sebagai pemimpin regional Eropa yang vokal dalam isu vaksinasi dan kesiapan pandemi.
Budi membawa perspektif berbeda: pengalaman manajemen korporasi skala besar dan kepemimpinan nasional dalam situasi darurat kesehatan. Kombinasi ini bisa menjadi nilai jual bagi negara-negara yang mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi di tubuh WHO.
Proses pemilihan masih panjang hingga penetapan pemimpin baru organisasi kesehatan dunia tersebut. Namun, pencalonan ini menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan diplomasi kesehatan global, terutama pasca-pandemi ketika arsitektur kesehatan dunia sedang ditata ulang.