JAWA TENGAH — Kepala BGN Sudaryono menyatakan, dana dari dapur yang belum beroperasi tersebut telah dikembalikan ke kas negara. "Ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi, tapi sudah dikirimin duit, nah itu kan uangnya sudah diambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," ujarnya kepada awak media, Jumat (28/8).
Selain persoalan dapur, BGN menemukan banyak nama penerima yang terdaftar dobel di dua institusi berbeda. Misalnya, seorang santri yang terdaftar di pondok pesantren tetapi juga tercatat sebagai siswa SMP di sekolah formal. "Jadi ada double," kata Sudaryono.
Kebijakan ini juga menyasar sekolah swasta berbiaya tinggi. Sekitar 80 sekolah swasta elit di seluruh Indonesia tidak lagi menerima alokasi MBG. Beberapa di antaranya adalah SMA Taruna Nusantara dan sekolah Kemala Bhayangkari. Menurut BGN, sekolah berasrama tersebut sudah memiliki mekanisme penyediaan makanan sendiri sebagai bagian dari pengelolaan sekolah.
Masyarakat dapat memverifikasi apakah sebuah sekolah atau individu masuk daftar penerima melalui sistem pemantauan program bernama Radar MBG. "Anda bisa cek di radar MBG, cek aja, misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara atau Kemala Bhayangkari, nanti di dalam radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," jelas Sudaryono.
Proses verifikasi ini masih terus berjalan. BGN menegaskan penyisiran dilakukan untuk memastikan anggaran program MBG tepat sasaran dan tidak ada lagi penerima yang seharusnya tidak mendapat bantuan. Informasi lebih lanjut mengenai status penerima dan pembaruan data dapat diakses melalui kanal resmi BGN dan aplikasi Radar MBG.