BLORA — Porsi PAD Kabupaten Blora baru mencapai sekitar Rp547 miliar atau 6 persen dari APBD 2025 senilai Rp2,831 triliun. Capaian itu menempatkan Blora di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kemandirian fiskal.
Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Drs. Muhammad Mas’ud, M.M., Ph.D. menilai penguatan PAD tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Dibutuhkan data akurat, inovasi, regulasi pendukung, dan keberanian mengubah cara kerja lama.
Bupati Arief Rohman menegaskan jajarannya harus berhenti berpikir soal belanja. Fokus kini diarahkan pada upaya menjaring pendapatan dari potensi yang selama ini terabaikan.
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” katanya.
Instruksi ini disampaikan di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat. Mereka diminta turun ke lapangan untuk memetakan potensi ekonomi secara konkret, bukan sekadar mengandalkan data objek pajak yang sudah berjalan.
Sasaran pendataan yang diminta bupati cukup luas. Mulai dari aktivitas peternakan, kehutanan, industri pengolahan kayu, hingga sektor energi seperti sumur tua dan minyak rakyat.
“Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu,” kata Bupati.
Langkah ini ditempuh karena potensi di lapangan dinilai belum tergali maksimal. Data yang akurat menjadi dasar bagi pemkab untuk menghitung potensi penerimaan sekaligus merancang skema pengelolaan yang tepat.
Selain menggali sumber pendapatan baru, perhatian juga diarahkan pada aset daerah yang belum produktif. Pj Sekda Blora Dasiran menyebut banyak aset milik pemkab yang masih bisa dikembangkan agar memberi nilai tambah.
“Aset-aset Pemkab Blora harus kita optimalkan. Tidak harus semuanya dikelola sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan dengan BUMD maupun pihak ketiga sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah,” ujarnya.
Skema kolaborasi ini dinilai lebih realistis ketimbang memaksakan pengelolaan sendiri yang kerap terbentur keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pengawasan tetap dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Upaya mencari sumber pendapatan baru tidak lantas mengesampingkan optimalisasi penerimaan yang sudah berjalan. Pemkab Blora tetap mendorong digitalisasi transaksi pajak dan retribusi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dukungan Bank Jateng diminta terus diperkuat. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menekan kebocoran.
Bupati Arief Rohman mengingatkan seluruh upaya ini punya tujuan yang lebih besar dari sekadar menaikkan statistik. Penguatan fiskal adalah alat untuk memperluas ruang gerak pemerintah dalam melayani warga.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan PAD yang kuat, pemkab memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.