SALATIGA — Rasa takut, stigma, dan kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dinilai masih menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mencari pertolongan atas permasalahan penyalahgunaan narkotika. BNNP Jawa Tengah dan Pemkot Salatiga menempatkan edukasi soal rehabilitasi sebagai bagian dari upaya bersama menuju Zero Prevalensi pada 2045.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Edi Swasono menegaskan bahwa penanganan narkotika tidak cukup hanya lewat pencegahan dan pemberantasan. Menurutnya, upaya itu perlu dilengkapi penanganan dan pemulihan bagi penyalahguna melalui layanan rehabilitasi sesuai ketentuan.
Edi menyebut Salatiga merupakan miniaturnya Indonesia. Karena itu, upaya pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah daerah agar pesan P4GN menjangkau berbagai lapisan warga.
"Salatiga merupakan miniaturnya Indonesia. Karena itu, upaya pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah daerah agar pesan P4GN dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat," ujarnya.
Menurut Edi, informasi mengenai rehabilitasi perlu disampaikan secara terbuka dan tepat. Penyalahguna maupun keluarganya diminta tidak menunda pencarian pertolongan hanya karena rasa takut atau stigma sosial.
Edi menekankan pentingnya pemahaman masyarakat soal ketentuan layanan rehabilitasi. Cakupannya meliputi kerahasiaan identitas, pembiayaan, dan perlindungan hukum bagi individu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami ingin masyarakat memahami bahwa rehabilitasi merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongan dan menjalani pemulihan. Jangan sampai ketakutan dan kurangnya informasi membuat seseorang atau keluarganya memilih diam dan menunda penanganan," tegasnya.
BNNP Jawa Tengah mendorong warga berkonsultasi dan mengakses layanan melalui jalur resmi. Semakin baik pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi, semakin besar peluang penanganan dilakukan secara dini dan tepat.
Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyambut baik kunjungan jajaran BNNP Jawa Tengah. Ia menilai sinergi pemerintah daerah dan BNN diperlukan agar pencegahan, edukasi, serta penanganan permasalahan narkotika berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Robby menggambarkan posisi geografis Salatiga seperti telur ceplok, yakni wilayah kota yang dikelilingi daerah sekitarnya. Kondisi itu menjadi pertimbangan penting untuk memperkuat koordinasi antardaerah, mengingat permasalahan narkotika berkaitan dengan dinamika wilayah sekitar.
"Pemerintah Kota Salatiga telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satgas P4GN) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota," terangnya.
Keberadaan satgas tersebut menjadi landasan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Langkah pencegahan maupun penanganan permasalahan narkotika diharapkan selaras antarsektor.
Robby menegaskan edukasi sejak dini menjadi bagian penting membangun ketahanan generasi muda terhadap ancaman narkotika. Pemkot Salatiga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kejaksaan dan kepolisian, untuk edukasi hukum di sekolah-sekolah negeri.
Melalui program goes to school, edukasi bahaya narkotika terus didorong agar pesan pencegahan menjangkau peserta didik secara berkelanjutan. Sinergi sektor pendidikan, kesehatan, Kesbangpol, dan BNNP Jawa Tengah diharapkan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan BNNP Jawa Tengah. Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika," ujar Robby.
Upaya tersebut mencakup edukasi kepada generasi muda hingga penguatan informasi mengenai penanganan dan rehabilitasi. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen bersama mendukung terwujudnya Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045.