JAWA TENGAH — Insentif motor listrik yang dijanjikan sejak Juni 2026 belum juga cair hingga awal Oktober, dan Periklindo mengaku hanya bisa menunggu keputusan pemerintah. Ketua Promosi dan Pemasaran Periklindo Adrianto Gani menyebut penundaan ini murni soal waktu, bukan soal niat. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dan pasokan yang tidak menentu justru membuat sebagian konsumen tetap membeli motor listrik tanpa menunggu insentif.
Adrianto Gani menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Kamis (22/10), saat ditanya soal kelanjutan insentif yang sudah lama dinanti pelaku industri. Menurutnya, Periklindo bersama Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) terus menjembatani komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah.
Adrianto menegaskan bahwa asosiasi tidak tinggal diam. Namun ia mengakui posisi tawar industri terbatas karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
"Periklindo dan Aismoli itu tidak putus dan tidak henti untuk terus mengupayakan, menjembatani, menginformasikan, antara pelaku industri dan pemerintah. Tapi memang karena ini kan bolanya di pemerintah, jadi keputusan sepenuhnya di tangan pemerintah," ujar Adrianto.
Soal kapan insentif bisa direalisasikan, ia memilih tidak memberi tenggat. Periklindo hanya berharap kebijakan itu segera berjalan setelah berkali-kali mendengar sinyal positif dari pemerintah.
"Jadi kita percayakan kerja, bagaimana waktu yang tepat, kita sudah dengar beberapa kali, ini hanya soal waktu. Kita tunggu saja mudah-mudahan bisa segera terealisasi," ungkapnya.
Periklindo tidak menampik bahwa penundaan insentif berdampak pada pasar. Meski begitu, Adrianto menilai keputusan konsumen membeli motor listrik sekarang tidak lagi melulu soal harga setelah insentif.
"Saya kira masyarakat juga saat ini, dalam keputusan membeli motor listrik tidak sebatas dengan harga saja. Tapi juga lihat sendiri dari BBM yang harganya terus menerus naik dan persediaannya tidak menentu," jelasnya.
Faktor biaya operasional harian itu, lanjut Adrianto, menjadi pertimbangan baru yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. "Saya kira itu akan membuat pertimbangan lain di masyarakat yang akan mendorong mereka untuk membuat keputusan untuk pembelian kendaraan listrik," lanjutnya.
Wacana insentif motor listrik sudah digaungkan sejak Juni 2026. Pelaksanaannya terus terundur hingga memasuki awal Oktober tanpa tanda-tanda pencairan yang jelas.
Saat dikonfirmasi soal hambatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengarahkan detail teknis ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. "Itu kan di Kemenperin sama Menteri Keuangan. Nanti kita monitor," ujarnya.
Airlangga juga menyebut porsi anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk program ini berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan begitu, menurutnya kebijakan ini seharusnya sudah bisa berjalan tahun ini.
Bagi calon pembeli, pernyataan Periklindo ini bukan jaminan tanggal, melainkan sinyal bahwa insentif masih berpeluang jalan tahun ini. Yang bisa dipegang sekarang adalah perhitungan biaya operasional: selama harga BBM naik dan pasokan tidak menentu, motor listrik tetap punya alasan ekonomi meski tanpa insentif.