SEMARANG — Kegiatan Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN (TASBIH JKN) mempertemukan BPJS Kesehatan, MUI, dan sejumlah dai di Semarang. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyebut tantangan JKN kini bukan lagi soal perluasan kepesertaan, melainkan peningkatan keaktifan peserta dan pemerataan informasi.
Dari 284,8 juta jiwa peserta per 1 Oktober 2026, hanya 79,49 persen yang statusnya aktif. Selisih itu membuat BPJS Kesehatan kehilangan basis iuran sekaligus menahan pemanfaatan layanan oleh peserta yang sebenarnya berhak.
Akmal menilai informasi keliru di tengah masyarakat ikut memperparah kondisi tersebut. Karena itu, ulama, kiai, dai, dan daiyah dilibatkan untuk meluruskan pemahaman yang salah mengenai program JKN.
BPJS Kesehatan tercatat bekerja sama dengan 23.873 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.222 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di seluruh Indonesia. Khusus Jawa Tengah, jaringan pelayanannya mencakup 3.147 FKTP dan 364 FKRTL.
Peserta juga didorong memakai kanal layanan yang tersedia, mulai dari Mobile JKN, PANDAWA, Care Center 165, AMAN JKN, hingga VIOLA. Kanal itu bisa dipakai sesuai kebutuhan layanan, baik tatap muka maupun digital.
Melalui TASBIH JKN, insan dakwah diajak masuk Gerakan Rekan Terdepan JKN (GARDA JKN). Perannya meliputi penyebaran informasi akurat, edukasi hak dan kewajiban peserta, ajakan menjaga pola hidup sehat, serta pemanfaatan layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
"Melalui TASBIH JKN, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Program JKN, termasuk manfaat, hak dan kewajiban peserta, serta kanal layanan BPJS Kesehatan. Kami juga melibatkan MUI dan insan dakwah agar informasi yang benar dapat tersampaikan kepada masyarakat dan tidak kalah oleh informasi yang keliru," kata Akmal.
Ketua Dewan Penasihat Syariah BPJS Kesehatan Cholil Nafis menyoroti keselarasan Program JKN dengan nilai menjaga jiwa atau hifz an-nafs serta kemaslahatan umat. Perlindungan kesehatan dinilainya sejalan dengan prinsip kepedulian sosial dan gotong royong.
"Menjaga kesehatan merupakan bagian dari ajaran Islam agar kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan memberikan manfaat kepada sesama. Karena itu, para ulama dan insan dakwah dapat ikut mengajak masyarakat menjaga kesehatan sekaligus memahami pentingnya gotong royong melalui Program JKN," ujarnya.
Cholil juga menyoroti peluang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN bagi masyarakat tidak mampu. Penyalurannya perlu memperhatikan ketentuan syariah dan memastikan bantuan sampai ke kelompok yang berhak.
Dukungan itu diharapkan menjangkau imam, takmir masjid, dan guru yang belum memiliki perlindungan kesehatan memadai. Untuk merealisasikannya, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, lembaga pengelola zakat, dan pihak terkait.
Momentum Hari Santri pada 22 Oktober disebut menjadi pengingat kontribusi santri dalam kehidupan sosial. Keterlibatan santri, ulama, dan pengelola pesantren diharapkan memperluas literasi kesehatan di lingkungan masing-masing.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan MUI dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai perlu untuk mendukung pemerataan pelayanan.
"Kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan MUI, kami berharap akses pelayanan kesehatan semakin merata dan masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai jaminan kesehatan," tandasnya.