JAWA TENGAH — Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM nasional dan meminta pengecer di Jayawijaya serta tujuh kabupaten lain tidak menaikkan harga sepihak. Harga yang ditetapkan pemerintah yakni Biosolar Rp 6.800, Pertalite Rp 10.000, Pertamax Rp 16.300, dan Dexlite Rp 20.150 per liter. Pemerintah provinsi akan menggandeng Pemkab Jayawijaya menertibkan pengecer yang bermain harga.
Penegasan Ones Pahabol disampaikan di Wamena pada Jumat (23/10), di tengah situasi pasokan yang masih berjalan dari Jayapura. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pengecer untuk menaikkan harga di luar ketetapan pemerintah.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mematok harga eceran untuk empat jenis bahan bakar di Jayawijaya dan tujuh kabupaten lainnya. Angka-angka itu menjadi acuan yang harus dipatuhi pengecer.
"Tentunya para pengecer ini tidak punya alasan untuk menaikan harga BBM sepihak," kata Ones dalam keterangannya.
Ones menyoroti praktik penimbunan dan penjualan kembali dengan harga tinggi yang merugikan warga. Pemerintah provinsi bersama Pemkab Jayawijaya menyiapkan langkah tegas untuk menertibkan harga di tingkat pengecer.
Ia meminta tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan di luar ketentuan. Penertiban menyasar pengecer yang menaikkan harga tanpa dasar.
Kondisi cuaca menjadi latar keluhan harga di Wamena. Musim kemarau panjang dan kabut asap membatasi penerbangan, sehingga harga sejumlah barang mulai naik.
"Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit karena musim kemarau panjang dan kabut asap yang membatasi penerbangan," ujar Ones.
Kendati begitu, ia menegaskan pasokan BBM dari Jayapura sampai saat ini masih terus berjalan. Pernyataan itu sekaligus membantah anggapan adanya kelangkaan BBM di Wamena.
Kenaikan harga barang akibat gangguan distribusi tidak serta-merta menjadi pembenaran bagi pengecer BBM. Pemerintah provinsi menempatkan harga acuan sebagai batas yang tidak boleh dilewati.
Bagi warga Jayawijaya dan tujuh kabupaten lain, acuan harga itu menjadi pegangan saat membeli di pengecer. Pembeli yang menemukan harga di atas ketetapan dapat merujuk pada angka yang disebutkan pemerintah provinsi.