JAWA TENGAH — Badan Gizi Nasional menetapkan plafon biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program Makan Bergizi Gratis maksimal Rp3.000 per porsi. Aturan baru yang diteken Kepala BGN Sudaryono ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun. Sebelumnya, celah aturan membuat biaya operasional membengkak ke Rp4.500-Rp5.000 per porsi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meneken aturan anyar soal dana operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis pagi, 29 Oktober. Aturan anyar itu memangkas ruang gerak pengelola dapur yang selama ini bisa menambahkan berbagai komponen biaya di luar batas Rp3.000 per porsi.
Evaluasi BGN menemukan aturan lama membuka celah biaya tambahan. Alih-alih Rp3.000, biaya operasional dapur rata-rata melonjak ke Rp4.500 sampai Rp5.000 per porsi.
Sudaryono menyebut regulasi warisan pimpinan sebelumnya membolehkan pengelola dapur mengklaim sejumlah komponen ekstra. Mulai dari sewa, label, hingga pos lain yang membuat angka riil jauh di atas plafon.
"Ternyata kami cek lagi, yang Rp3.000 itu ternyata pimpinan lama bikin aturannya Rp3.000 add cost. Artinya Rp3.000 plus-plus, plus sewa ini, plus ini, plus label, plus macam-macam, dia klaim semua. Itu ternyata enggak Rp3.000, rata-rata di Rp4.500 sampai Rp5.000 ternyata," ujar Sudaryono dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta.
Temuan itu yang mendorong BGN menerbitkan aturan baru. Biaya operasional dapur kini dibatasi ketat, tidak boleh melebihi Rp3.000 per porsi.
"Pemborosan lagi, maka hari ini, hari ini tadi pagi saya sudah teken aturan baru untuk dana operasional itu adalah up to maximal Rp3.000, jadi tidak boleh lebih dari Rp3.000," ujarnya.
Angka penghematan tidak datang dari ruang kosong. BGN menghitungnya dari selisih biaya operasional, sisa hari hingga akhir tahun, dan jumlah porsi MBG yang disalurkan ke penerima manfaat.
"Selisihnya, dikalikan dengan sisa hari sampai dengan akhir tahun, dikaitkan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi," ujar Sudaryono.
Bagi BGN, persoalannya bukan sekadar angka di kertas. Skema lama dinilai menggerus porsi anggaran yang seharusnya masuk ke penyediaan makanan.
"Kalau diterus-teruskan semua ini, APBN habis untuk operasional bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan," tegasnya.
Bukan hanya biaya operasional yang dibenahi. BGN juga mengubah skema insentif pengelola dapur SPPG dari pembayaran tetap menjadi proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani.
Sebelumnya, pengelola menerima pembayaran tetap sekitar Rp6 juta per hari. Kini insentif ditetapkan Rp2.000 per porsi, sehingga pembayaran menyesuaikan volume produksi tiap dapur.
Dua kebijakan itu menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program MBG. Fokusnya satu: menekan potensi pemborosan anggaran negara agar belanja program lebih banyak bermuara ke menu makanan penerima manfaat.