JAWA TENGAH — Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sebagai wujud tata kelola sumber daya strategis. Menurutnya, distribusi bahan bakar membutuhkan keselarasan peran lintas lembaga karena menyangkut mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pendekatan kolaboratif dinilai semakin relevan di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan energi yang responsif.
Cecep menyampaikan penilaian tersebut dalam keterangan yang dikutip Minggu (1/11). Ia menyoroti bahwa BBM memegang peran sentral bagi pergerakan masyarakat, kegiatan usaha, hingga layanan publik, sehingga pengelolaannya tidak bisa ditangani satu pihak saja.
Menurutnya, pengelolaan BBM menuntut keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kapasitas operasional badan usaha, dan pemahaman atas kebutuhan tiap wilayah. Kolaborasi Pertamina dengan pemerintah daerah dipandang sebagai cara menyelaraskan ketiga unsur tersebut.
Dalam perspektif ilmu politik, Cecep menyebut pendekatan yang diambil Pertamina mencerminkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk memastikan layanan energi sampai ke masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki pemahaman soal karakteristik wilayah, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan warga. Informasi itu membantu Pertamina memetakan penyaluran sekaligus menentukan respons operasional yang sesuai kondisi lapangan.
"Kolaborasi membuka ruang bagi pertukaran informasi dan penyelesaian kendala secara lebih terarah. Pertamina dapat menyesuaikan langkah distribusi berdasarkan kondisi wilayah, sementara pemerintah daerah mendukung koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar," ujar Cecep.
Cecep menilai keterlibatan regulator dan aparat terkait turut menentukan agar BBM tersalur sesuai peruntukannya. Pembagian peran yang jelas memperkuat akuntabilitas dan mempercepat tindak lanjut begitu muncul kendala di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dan konsisten menyertai kolaborasi operasional. Di era digital, masyarakat membutuhkan informasi soal kondisi layanan, langkah penanganan, serta perkembangan distribusi di wilayahnya.
"Pertamina telah mengambil pendekatan yang tepat dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman atas kondisi setempat. Sinergi seperti ini patut didukung karena memperkuat kemampuan bersama dalam menjaga akses masyarakat terhadap energi," katanya.
Bagi Cecep, kemampuan menjaga distribusi energi punya makna lebih luas daripada sekadar urusan operasional. Dalam konteks kebijakan publik, kelancaran penyaluran BBM menjadi faktor penting penjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terlebih saat masyarakat menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.
Karena itu, tata kelola distribusi energi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pasokan dan distribusi yang lancar memberi masyarakat kepastian layanan, sekaligus menekan ruang munculnya kepanikan, spekulasi, dan disinformasi.
Pemegang sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) ini menambahkan, pengelolaan distribusi BBM termasuk bagian dari manajemen risiko sektor strategis. Setiap potensi gangguan memerlukan identifikasi risiko, koordinasi lintas lembaga, dan mekanisme mitigasi yang jelas.
Kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, regulator, dan aparat terkait, menurut Cecep, menunjukkan pendekatan tata kelola yang adaptif. Keputusan bisa diambil lebih cepat berdasarkan kondisi lapangan. Keberhasilan tata kelola energi pun tidak cukup diukur dari tersalurkannya BBM, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak membangun kepercayaan publik lewat transparansi dan koordinasi.