SALATIGA — Kepala Pelaksana BPBD Kota Salatiga Sutarto menyatakan kedua lokasi tersebut masuk dalam pemetaan potensi bencana hidrometeorologi. Di Klaster Mangunsari, longsoran tanah yang sebelumnya ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) masih menyisakan potensi longsor susulan.
Sutarto menyebut penanganan DPUPR belum sepenuhnya menghilangkan risiko di kawasan tersebut. Air hujan yang terus menggerus area rawan menjadi pemicu utama longsor susulan.
"Di Klaster Mangunsari, meskipun sudah ditangani DPUPR, masih ada potensi longsor susulan akibat air hujan," kata Sutarto, Selasa, 3 November 2026.
Di antara Perumahan Grand Witjitra dan Perumahan KotaKu Tegalrejo, material longsoran berupa rumpun bambu menutup aliran sungai. Pembersihan material disebut menjadi langkah penting agar aliran air tidak terganggu saat hujan deras.
BPBD memetakan sejumlah kawasan lain yang berpotensi longsor. Titik-titik itu meliputi kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Taman Kota di Kecamatan Argomulyo, kawasan sungai di RT 09 RW 10 Kelurahan Sidorejo Lor, serta sepanjang aliran Sungai Damatex hingga Perumahan Argamas Timur.
Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), kawasan rawan tanah longsor di Salatiga meliputi Kelurahan Blotongan, Bugel, Kutowinangun Kidul, dan Gendongan.
"Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), kawasan rawan tanah longsor di Salatiga meliputi Kelurahan Blotongan, Bugel, Kutowinangun Kidul, dan Gendongan," terang Sutarto.
Selain longsor, BPBD mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan gempa bumi. Pemetaan kawasan berisiko terdampak aktivitas sesar Rawa Pening mencakup Bugel, Salatiga, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Tingkir Lor, Tingkir Tengah, dan Cebongan.
BPBD tengah menyiapkan surat edaran Wali Kota Salatiga mengenai langkah-langkah menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat edaran itu diharapkan menjadi pedoman bagi instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan antisipasi sejak dini.
Sutarto menegaskan penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Koordinasi dengan kepolisian, TNI, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat terus diperkuat agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan efektif.
Keselamatan jiwa disebut menjadi prioritas utama. BPBD memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan yang membutuhkan penanganan lebih cepat saat keadaan darurat, meliputi lansia, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta penyandang disabilitas.
"Prioritas penanganan kebencanaan adalah penyelamatan nyawa orang, terutama lansia, balita, ibu hamil atau menyusui, dan penyandang disabilitas," tegas Sutarto.