SEMARANG — Kepala Bidang Pengawasan DLH Kota Semarang Wahyu Heryawan menyatakan pelaku usaha kuliner wajib memiliki fasilitas pengolahan awal sebelum limbah cair dialirkan ke saluran lingkungan. Fasilitas yang disarankan berupa grease trap untuk memisahkan kandungan minyak dan sisa makanan dari air limbah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul perselisihan antara warga bernama Rina (27) dan pengelola warung Bakso Bintang 2 di Jalan Kruing Raya, Kelurahan Srondol Wetan. Perselisihan soal pembuangan limbah kuah bakso tersebut sempat ramai di media sosial.
Wahyu menjelaskan, grease trap mencegah air limbah cucian langsung mengalir ke saluran warga. "Yang benar seharusnya paling tidak mereka punya grease trap. Jadi, air dari limbah cucian tidak langsung lari ke saluran warga," ujarnya, Kamis (5/11/2026).
DLH juga menyarankan limbah cair ditampung lebih dulu sebelum diangkut kendaraan penyedot. Pemilik warung bakso disebut telah menyanggupi langkah tersebut.
Penerapan fasilitas pengolahan limbah masih sulit bagi sebagian usaha kecil. Pedagang kaki lima yang berjualan memakai gerobak atau tenda belum memiliki tempat usaha permanen.
"Kalau UMKM memang namanya UMKM, kami hanya bisa melakukan pembinaan. Kalau restoran mungkin sebagian sudah punya, tetapi kalau PKL model tenda tentu lebih sulit," jelas Wahyu.
Sebagai alternatif, DLH mengusulkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) portabel. Fasilitas ini cocok bagi pelaku usaha yang menyewa tempat atau belum punya bangunan permanen karena bisa dipindahkan saat usaha berpindah lokasi.
"Kalau kami mengusulkan untuk ada grease trap. Yang kedua, bisa menggunakan IPAL portabel. Sekarang sudah banyak dijual dan harganya juga bervariasi," kata Wahyu.
DLH melakukan pembinaan bertahap ke sektor hotel, restoran, dan kafe. Jumlah usaha yang perlu dijangkau dinilai cukup banyak.
DLH membuka peluang kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan untuk memperluas pembinaan UMKM. "Kalau kami lebih ke pengelolaan limbahnya. Untuk UMKM mungkin ada di Dinas Koperasi, kemudian Dinas Perdagangan juga ada yang berkaitan dengan pasar," ungkap Wahyu.
Wahyu memastikan penanganan limbah cair domestik berbeda dari sampah padat. Sampah rumah tangga dibawa ke TPA Jatibarang, sedangkan limbah cair ditangani melalui instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Pengangkutan memakai kendaraan penyedot tinja juga menjadi kewenangan dinas tersebut. "Kalau Jatibarang hanya untuk limbah padat, seperti sampah rumah tangga. Kalau limbah cair ada di Perkim, di IPLT," tegasnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan Pemkot akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti persoalan limbah usaha kuliner, khususnya PKL. Satpol PP dan Disperkim diminta melakukan operasi di titik-titik yang biasa menjadi lokasi aktivitas PKL.
"Nanti Satpol PP sama Perkim itu nanti biar operasi di titik-titik biasanya PKL," ujarnya.