SLAWI — Ketua Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal, H. Abdul Japar, menyebut suspend tersebut murni persoalan administratif. Pengelola dinilai belum tertib mengunggah laporan penggunaan dana harian ke sistem BGN, bukan karena makanan bermasalah atau ada kasus keracunan.
BGN mewajibkan setiap dapur SPPG melaporkan penggunaan dana harian melalui sistem sebagai bentuk transparansi. Dapur yang tidak memenuhi kewajiban itu dievaluasi, lalu operasionalnya dihentikan sementara sampai administrasi dibenahi.
"BGN menerapkan sistem laporan harian untuk transparansi. Dapur yang belum tertib melaporkan tentu dievaluasi hingga terkena suspend. Jadi murni masalah administratif," jelas Abdul Japar.
Forum Komunikasi Mitra SPPG tidak membiarkan pengelola bermasalah berjalan sendiri. Mereka akan turun menjembatani dan membimbing tujuh dapur tersebut menyelesaikan laporan yang belum rapi.
Targetnya, suspend bisa dicabut dalam satu hingga dua minggu ke depan begitu administrasi beres. Dengan begitu, aktivitas masak dan penyaluran makanan bisa kembali normal.
Di balik sanksi administratif, Abdul Japar menyoroti nasib relawan. Saat dapur berhenti beroperasi, kegiatan memasak ikut terhenti dan penghasilan harian mereka hilang.
Banyak relawan yang masih menanggung cicilan dan biaya sekolah anak. Kondisi itu membuat penyelesaian administrasi jadi mendesak, bukan sekadar urusan dokumen.
Hingga kini tidak ada laporan kasus keracunan makanan dari dapur MBG di Kabupaten Tegal. Abdul Japar menegaskan, pemberhentian permanen baru akan dijatuhkan jika terjadi insiden fatal seperti keracunan massal akibat kelalaian pengelola.
Artinya, sanksi terberat belum menyentuh tujuh dapur yang disuspend. Selama tidak ada insiden fatal dan administrasi diperbaiki, operasional mereka masih bisa dipulihkan.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman meminta pengelola tidak hanya mengejar jumlah makanan yang disalurkan. Standar higienitas dan aturan yang berlaku harus tetap diutamakan.
"Dapur MBG jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi harus mengutamakan kualitas. Pastikan standar sanitasi dan keamanan makanan benar-benar diterapkan," pesan Ischak.
Ia juga mendorong dapur MBG menggandeng petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal agar potensi daerah terserap. Harapannya, tidak ada lagi pelanggaran aturan maupun berita negatif yang mencederai kepercayaan warga terhadap program prioritas itu.
"Semua harus menjalankan aturan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.